JAKARTA, Beritalima.com– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta seluruh dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN-red) segera dia audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Setelah skandal Jiwasraya yang dugaan Kejaksaan Agung sampai Agustus 2019 kerugian negara Rp13,7 triliun, kini terkuak investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Sepanjang 2019 yang ambles di 12 perusahaan. Hitungan kasar kerugian negara lebih dari Rp 10 triliun.
Hal itu, kata politisi senior Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Minggu (12/1) agar masyarakat mendapat gambaran jelas bagaimana skema dan prosedur investasi dilakukan. “BPK harus segera melakukan audit terhadap BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan ASABRI juga terjadi di BUMN lain.”
Dikatakan, saat ini sedikitnya tujuh BUMN bergerak di bidang asuransi. Selain Jiwasraya dan ASABRI, juga ada PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa, Kredit, Ekspor dan Reasuransi Indonesia Utama.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini mengatakan, BPK RI juga perlu mengaudit Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Walaupun keduanya tidak masuk BUMN tetapi sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat cukup banyak juga perlu diaudit.
“Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp391 triliun. Akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp412 triliun. Itu jumlah besar. Ini harus hati-hati mengelolanya dan diawasi secara ketat. Jangan sampai berita serupa Jiwasraya terjadi,” tegas Bamsoet.
Dikatakan laki-laki kelahiran Jakarta, 10 September 1962 ini, audit secara menyeluruh sangat penting karena setelah merebaknya Jiwasraya dan ASABRI. Publik kini penuh kecurigaan dan khawatir praktik hangky-pangky antara pengelola dana masyarakat/negara, oknum OJK dan penikmat dana itu dengan modus sama terjadi diperusahaan BUMN lainnya.
Padahal sejatinya, kata Bamsoet, pengelolaan dana pensiun dan asuransi tak boleh dilakukan serampangan karena menyangkut hajat hidup rakyat.
“Saya percaya kepada Meneg BUMN, Erick Tohir bisa menyelesaikannya dan menata ulang pengelolaan BUMN yang amburadul ini.”
Dikatakan, Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal Jiwasraya, rakyat yang sudah susah payah menyisihkan uang untuk masa hari tua, kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan tapi menerima pilu.
“Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap pengelolaan BUMN. Kejadian memalukan ini tidak boleh terulang, sudah cukuplah penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah akibat tata kelola manajemen BUMN yang tak beres,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
