JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah khususnya Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian meninjau ulang tentang kebijakan dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan itu tertuang dalamPaket Kebijakan Ekonomi Jilid 16.
Politisi senior Partai Golkar tersebut meyakini, kebijakan itu tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan juga bertolak belakang dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya.
“Dimana beliau selalu mendorong dan melindungi UMKM dengan mengurangi beban pajak dan bunga pinjaman dari sekian persen menjadi 0,5 persen,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Seperti diketahui, beberapa hari lalu, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Dalam kebijakan itu pemerintah menetapkan 54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan penanaman modal asing.
Namun, tidak lama kemudian pemerintah merevisi, hanya 25 bidang usaha yang boleh dimiliki sepenuhnya oleh asing. Walau hanya 25 bidang usaha saja, tetapi menurut wakil rakyat dari Dapil VII Jawa Tengah tersebut, itu tidak signifikan karena tetap bisa mengancam masa depan para pengusaha kecil sedang berkembang yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Kebijakan ini dirasa, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu tetap saja bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi, terlebih lagi sudah menyasar ke sektor-sektor strategis.
“Menurut saya, belum terlambat bagi pemerintah untuk mengoreksi kembali dan mencabut kembali kebijakan itu untuk menjaga masa depan para pengusaha-pengusaha kecil kita,” kata laki-laki yang lebih akrab disapa Bamsoet tersebut.
Secara pribadi, Bamsoet mendorong pemerintah untuk membatalkan. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada komisi terkait untuk dibahas dan duduk bersama dengan mitra kerja yang berkaitan langsung dengan paket kebijakan tersebut. (akhir)
