JAKARTA, Beritalima.com– Jika tak ingin menghadapi masalah hukum kemudian hari, pengusaha jangan hanya mengandalkan proyek-proyek dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN).
Soalnya, kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, saat ini masih banyak aturan hukum yang tumpang tindih, penuh ketidak pastian serta masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN.
Dikatakan politisi senior Partai Golkar ini, ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah negara mewujudkan good and clean governance: yakni pemerintah, civil society dan pelaku usaha.
Pemerintah sudah mengelola keuangan negara yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Sejak terbukanya pintu demokrasi pasca Reformasi 1998, peran civil society juga terus menguat, bahkan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.
Untuk mendukung pemerintah dan civil society, Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (Ardindo) sebagai bagian dari pelaku usaha, punya peran besar mendorong terwujudnya good and clean governance.
Caranya, ungkap wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini, menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di berbagai kegiatan usahanya.”
Sebagai Ketua Umum Ardindo, laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini berpesan agar anggotanya yang tersebar di berbagai daerah, menjalin kerjasama dan mendorong pergerakan barang dan modal ke arah yang lebih efisien, dinamis, efektif, dan berkesinambungan.
Salah satunya dengan merangkul berbagai kalangan mulai pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai yang berskala besar. “Ardindo harus mampu menghimpun, membimbing, dan melayani para pelaku usaha agar profesional, kuat dalam persaingan, serta terampil dan jujur dalam berusaha,” pesan Bamsoet.
Kehadiran Ardindo di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi juga harus menjadi entry point bagi berkembangnya pelaku usaha lokal dan pemasaran produk lokal, khususnya yang berbasis industri kreatif dan pariwisata.
“Tahun lalu, kontribusi industri kreatif ke penerimaan negara mencapai Rp 1,105 triliun. Sedangkan sektor pariwisata mencapai Rp 200 triliun. Kedua sektor ini punya potensi besar untuk terus ditingkatkan,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
