JAKARTA, Realitarakyat.com– Usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pengeluaran sektor publik tetapi juga diperlukan peran swasta menanam modalnya di Indonesia.
“Terlebih, kemampuan fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas. Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.
Hal tersebut dikatakan politisi senior Partai Golkar ketika menjadi keynote speaker (pembicara kunci) IndoSterling Forum dengan tema ‘Memprediksi Iklim Investasi Indonesia Pasca Pilpres 2019’ di Jakarta, Kamis (16/5).
“Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan nilai tambah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ujar laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini.
Hadir sebagai pembicara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar DPR RI Misbakhun, Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati dan Direktur IndoSterling Aset Manajemen Stevan Purba.
Mengingat pentingnya peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi, bagi negara berkembang seperti Indonesia, Bamsoet menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
Berdasarkan data yang dirilis World Bank, indeks kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) Indonesia 2018 berada pada peringkat ke-73.
“Secara total, nilai EODB Indonesia naik 1,42 poin menjadi 67,96. Indikator yang menyumbang kenaikan nilai bagi Indonesia adalah indikator memulai usaha, memperoleh kredit dan pendaftaran properti,” tutur Bamsoet.
Namun, lanjut wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini, 2018 merupakan tahun yang berat bagi iklim investasi Indonesia. Nilai realisasi penanaman modal atau investasi asing di Indonesia sekitar 392,7 triliun rupiah, turun 8,8 persen dibandingkan 2017.
Turunnya nilai investasi asing Indonesia 2018 diakibatkan gejolak nilai tukar rupiah serta perang dagang di pasar global. Bila dilihat secara historis, iklim investasi Indonesia memiliki lima kendala utama yang kerap dikeluhkan investor yakni tumpang tindihnya regulasi dan ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan serta infrastruktur.
Dijelaskan, pemerintah telah bekerja keras membuat kebijakan dan terus berupaya untuk meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi seperti melakukan perubahan paradigma pembangunan dari Jawa centris menjadi Indonesia centris melalui pembangunan infrastruktur yang masif dan merata, pemberian fasilitas fiskal dan melakukan reformasi di bidang perizinan.
Merubah sikap mental dan budaya birokrasi tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus. DPR dalam berbagai kesempatan tidak henti-hentinya melalukan pengawasan kepada pemerintah mengenai pentingnya mengatasi defisit transaksi perdagangan dengan memperbaiki berbagai regulasi dan iklim investasi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (akhir)
