JAKARTA, Beritalima.com– Walau pemilihan umum (pemilu) serentak yakni pemilihan presiden-wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah di depan mata tetapi hal itu tidaklah membuat kinerja DPR RI surut.
Bahkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan menjelang penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 yang rencananya dilakukan awal April 2019, DPR sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini dibahas di Komisi VIII juga sudah memasuki babak akhir. “Kita harapkan pekan ini selesai, karena pembahasan antara DPR RI dengan pemerintah sudah menemui titik temu. Tinggal ketuk palu di Komisi VIII dan dilanjutkan ke Paripurna,” kata Bambang.
Itu dikatakan politisi senior Partai Golkar ini kepada awak media di Gedung Nusantara III KOmplek Parlemen Senayan, Jarta, Selasa (19/3) terkait sejumlah rencana DPR RI sebelum penutupan masa sidang mendatang.
Selain RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPR RI juga mentargetkan penyelesaian RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
“Namun penyelesaian RUU itu terkendala karena ketidakhadiran pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi terkait di DPR RI. Misalnya pada RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang terkendala karena Kepala Badan Karantina Pertanian jarang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI,” jelas Bamsoet.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, hal serupa juga terjadi dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional.
Bahkan dalam rapat konsultasi pada Desember 2018 antara Pimpinan DPR RI dengan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan HAM guna mempercepat pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional, para menteri tersebut tidak hadir.
DPR RI tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan RUU. Butuh kerjasama dari kementerian dan lembaga negara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Padahal, anggota DPR RI di berbagai Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan ingin memaksimalkan masa sidang ini untuk tetap produktif menghasilkan RUU yang berkualitas. “Semangat DPR RI ini harus juga disambut baik oleh pemerintah,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
