JAKARTA, Beritalima.com– DPR RI dan pemerintah sepakat tidak meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik infrastruktur tetapi juga bertekad meninggalkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi dan lebih jauh.
Kerjasama pemerintah dengan DPR RI, walau ada dinamika, tetapi tetap terjalin baik. Periode awal sampai 2015 fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan 2016 dan pemerataan pembangunan 2017.
“Untuk 2018-2019, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun SDM,” ungkap Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo pada pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan 2019-2024, di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Selasa (5/3).
Hadir dalam acara itu Gubernur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Walikota Banjarbaru sekaligus Ketua Depidar SOKSI Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yakni Bambang Heri Purnama, M Misbakhun dan Ahmadi Noor Supit.
Politisi senior Partai Golkar ini memaparkan, pembangunan SDM sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Tiga sektor utama yang menunjang pembangunan SDM yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut. Didalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.
Anggaran pendidikan naik dari Rp 444,1 triliun menjadi Rp 492,5 triliun. Kesehatan dari Rp 111 triliun menjadi Rp 123,1 triliun serta perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun menjadi Rp 200,8 triliun.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini mengatakan, besarnya anggaran digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga harus diawasi bersama.
“DPR RI tidak bisa sendirian dalam menjalankan tugas serta fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.”
Lebih jauh dikatakan, SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai provinsi hingga kabupaten/kota, seperti di Kalimantan Selatan, juga bisa menjadi mitra kerja pemerintah daerah.
“Otonomi memberikan berbagai kewenangan kepada Pemda untuk mengurus daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance.”
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melihat Kalimantan Selatan punya potensi yang bisa dikembangkan tidak hanya melalui tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, biji besi dan nikel.
Namun, juga ada keanekaragaman seni dan budaya, didukung eksotisme alam yang luar biasa. “Semuanya bisa dikembangkan jika didukung SDA punya ketrampilan, profesional dan produktif. “Disini peran dan kontribusi SOKSI dibutuhkan,” tutur Bamsoet.
Untuk meningkatkan SDA khususnya yang berada di angkatan kerja, Bamsoet mendukung langkah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat seribu Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, seperti di pondok pesantren maupun komunitas lainnya.
SOKSI Kalimantan Selatan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa bersinergi memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan ketrampilan angkatan kerja di Kalimantan Selatan.
“Program ini pengejawantahan amanat UUD 1945 yang menjamin hak, kesempatan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan,” urai Bamsoet.
Tidak hanya fokus kepada masalah ketenagakerjaan, Bamsoet tak henti mengingatkan, tahun ini bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang luar biasa.
Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata hampir menguras energi semua pihak. “Jangan sampai berbagai capaian yang telah kita torehkan sebagai bangsa yang beradab menjadi luluh lantah akibat kampanye politik yang saling menjatuhkah,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
