ACEH, Beritalima.com-Semua Bangsa di Dunia ada hak untuk memardekan diri, hal tetrsebut di sampaikan, ketua Forum Bersama Aceh Meusaboh,(FORBES AMSA) M. Jafar Daud, pada pertemuan dengan pengurusnya Se Kabupaten Kota di Aceh,
Menurutnya, hak memardekakan diri itu di kutip dalam Undang Undang PBB, semua bangsa di dunia ini ada hak menuntut kemerdekaan, dan tidak salah kita sebagai bangsa Aceh juga ada hak tuntut itu, tetapi ada tingkatannya bukan dengan harus berperang dan jatuh korban, Senin-23-05-2016.
Dalam pertemuan tersebut M, jafar juga menyampaiakn organisasi ini untuk menyatukan semua elemen masyarakat demi tercapainya Kedaulatan Hukum dan polítik sesuai dengan Perjanjian MoU Helsinki Antara, GAM- RI Pada Tgl 15-08-2015 Lalu.
Amsa merupakan organisasi bersifat independen kredibel dan berkomitmen untuk terus mengawal implementasi poin poin Perjanjian MoU Helsinki, dan Kinerja Pemerintah Aceh yang selama in sangat Amburadul, dan tidak singkron antara, Eksekutif dan Legislatif.
Sementara itu pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhada perdamaian dan segera melahirkan berbagai kewenangan untuk Aceh sesuai yang telah dijanjika Perjanjian MoU Helsinki Antara, GAM- RI.
Amsa sebagai wadah Mantan kombatan dan seluruh elemen masyarakat Aceh yang di lahirkan untuk menuntut hak hak yang telah di janjikan oleh pemerintah pusat,’’ namun Pemerintah pusat seperti tidak ada itikad baik untuk Aceh jika Pemerintah pusat selama ini memiliki itikad baik tidak akan terjadi seperti ini di Aceh, tegas Jafar.
Jika itu tidak dipenuhi Pemerintah pusat, kami akan membuat genbrakan revolusi rakyat yang menuntut merdeka, apa lagi selama ini Pemerintah Indonesia telah mengingkari perjanjian MoU Helsinki. Oleh karena itu dalam Forbes Amsa ia ingin menyatukan kembali, masyarakat Aceh meminta kepada Pemerintah pusat agar regulasi untuk Aceh yang telah dijanjikan harus seger dilahirkan.
Kita juga meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan Seperti batas Aceh, bendera dan Lambang Aceh bagai mana yang seharusnya sebagai lambang Aceh, dan Forum Aceh meusaboh yang digagas dirinya itu bukan untuk memberikan dukungan kepada calon gubernur Aceh pada 2017 mendatang namun lebih pada me nuntut pusat pusat agar segera merealisasikan turuna UUPA.
Dia menambahkan, Misi kita membangun komunikasi membekali dan merubah pola pikir masyarakat Aceh dari pengaruh era konflik ke era perdamaian dalam tatanan transparansi polítik Hukum di Aceh, sekaran kita tidak perlu lagi berperang mengangkat senjata, yang bisa menjatuhkan korban dimana mana.
Kita untuk melawan pemerintah Indonesia dengan melaksakan pendidikan polítik bagi Rakyat Aceh dan generasi muda Aceh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menúju kehidupan Aceh yang bermartabat dan bisa diterima oleh Rakyat,’’(**)
