Kuasa Hukum PT. BPD NTT Apolos Djara Bonga, SH didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Rencorsec dan Legal Bank NTT, Endri Wardono serta Konsultan Humas Bank NTT Stenly Boymau. (foto : L. Ng. Mbuhang)
KUPANG, beritalima.com – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sejak tahun 2011 telah melakukan transaksi surat berharga sesuai dengan ketentuan yang ada pada bank kebanggaan masyarakat NTT itu.
Dan itu sama halnya transaksi dengan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance sesuai prosedur, metode dan cara pada Bank NTT dimana telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1 triliun. Dan pada tahun 2018 barulah terjadi resiko bisnis dengan PT. SNP senilai Rp50 miliar.
Demikian disampaikan Kuasa Hukum PT. BPD NTT Apolos Djara Bonga, SH saat jumpa pers di Cafe Petir Kupang, Selasa (14/6/2022) petang.
Saat jumpa pers, Apolos Djara Bonga didampingi didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Rencorsec dan Legal Bank NTT, Endri Wardono dan Konsultan Humas Bank NTT Stenly Boymau.
Ia menjelaskan, sebelum melakukan transaksi Medium Terms Notes (MTN) dan PT. BPD NTT sudah melakukan uji tuntas terhadap PT. SNP Finance sesuai keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor KEP-412/BL/2010 tentang ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang.
“Kita tegaskan bahwa kedudukan hukum PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance adalah legal dalam proses pengembalian uang Rp53.120.833.333 dan itu tercatat dibundel pailit yang ada pada tim kurator”, ujarnya.
Dijelaskan, transaksi MTN senilai Rp50 miliar tidak saja terjadi pada PT. BPD NTT tetapi terjadi juga pada bank umum lainnya dalam jumlah yang cukup besar hal ini dianggap sebagai resiko bisnis.
Dari rapat umum pemegang saham PT. BPD NTT menyatakan bahwa transaksi MTN senilai Rp50 miliar dianggap resiko bisnis.
Lebih lanjut, Apolos mengatakan, interpretasi, anggapan atau asumsi subyektif yang berlebihan dari oknum atau kelompok tertentu dalam menanggapi persoalan MTN tersebut dengan tujuan mendiskreditkan kredibilitas Bank NTT serta cenderung menyerang kehormatan Dirut Bank NTT. Hal ini dapat berimplikasi hukum terhadap oknum atau kelompok yang memberikan pendapat dan atau pernyataan yang tidak berdasarkan hukum.
Dia juga mengatakan, tidak semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT harus ditindaklanjuti. Untuk diketahui bahwa Medium Terms Notes (MTN) adalah surat utang jangka menengah yang dapat diperdagangkan dan perhitungannya dapat dilakukan dengan perhitungan diskonto atau dengan Kupon Bunga secara periodik.
Dimana pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek (bursa efek) perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (lembaga penunjang pasar modal) sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal yang berlaku. (L. Ng. Mbuhang).
