BONDOWOSO, beritalima.com – Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai sangat lambat dalam pelayanan, mendapat tanggapan serius dari Komisi IV DPRD Bondowoso.
Ketua beserta anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, melakukan sidak ke kantor pelayanan BPJS Kesehatan setempat, yang dipimpin langsung ketua Komisi Ady Kriesna, Selasa (29/10/2019).
Para anggota komisi tersebut, melakukan pengecekan terhadap sistem pelayanan dan sebagainya. Tampak para legislator mendegar keluh kesah masayarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna mengatakan, bahwa sidak tersebut berdasarkan keluhan masyarakat, baik secara langsung atau melalui media sosial.
“Kita mengamati secara langsung ini sudah hampir satu bulan. Selaku wakil rakyat, dari komisi IV yang membidangi kesehatan, itu memandang perlu untuk tau apa yang sebenernya terjadi,” katanya.
Berdasarkan keluahan beberapa warga, kata dia, memang pelayanan kurang cepat. Misal sudah dua hari mengurusi, setelah kembali lagi masih belum selesai, sehingga menyebabkan antrian panjang.
“Dan kita ingin melibatkan stakeholder yang lain, Dispenduk, Dinkes, atau Dinsos juga. Supaya, soal bagaimana antrian ini bisa terurai,” jelas politisi Golkar ini.
Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan pembuatan kartu BPJS tidak cepat selesai, baik bagi masyarakat yang mengurusi baru, atau yang perubahan data. Sementara yang jadi persoalan signifikan, yang perubahan data.
“Contoh misalkan, NIK tidak sama dengan KK. Sehingga masyarakat harus ngurusi ke Dispenduk, kembali lagi kesini. Mungkin ada problem administrasi yang lain, kesini perangkat desa,” jelasnya saat di lokasi.
Mengingat yang ikut BPJS Kesehatan itu sudah sepuh, dan tidak bisa hadir ke BPJS, maka dibantu perangkat desa.
“Tapi di sini mempersyaratkan kalau yang bersangkutan tidak ikut, ya minimal anggota keluarganya,” sambungnya.
Kemudian yang kedua, BPJS tidak siap. Padahal seharusnya, begitu sudah tau bahwa untuk jaminan kesehatan dari pemerintah daerah sudah dihentikan, dan masyarakat akan beralih ke BPJS Kesehatan. Maka seharusnya menyiapkan diri. Baik dari sisi personalianya lebih banyak, pelayanannya harus lebih energic, dan lain sebagainya.
“Saya juga heran kenapa ini sudah terjadi sampai satu bulanan, kenapa kok tidak minta bantuan ke BPJS kabupaten, yang lain untuk menambah personil, atau kontrak lah,” sesalnya.
Di sisi lain, Kriesna juga menyayangkan kantor pelayanan BPJS di Kabupaten Bondowoso, tidak representatif karena terlalu sempit.
“Saya pikir ini memang kurang respertentatif. Seharusnya ya memang namanya BPJS, ya melayani sekarang ini, bayangkan penduduk Bondowoso 700.000. Melayani penduduk 700.000 ini kurang respertentatif,” paparnya.
Dia juga berharap, dengan kunjungan ini, percepatan Universal Health Coverage (UHC), bisa maksimal dilakukan di Kabupaten Bondowoso.
Apalagi sudah ada permendagri nomor 33 tahun 2019, bahwa pemerintah daerah tidak boleh mempunyai program dengan skema yang sama, dengan BPJS Kesehatan.
“Kemudian harapannya di tahun 2020, Pemerintah Daerah sudah menganggarkan yang itu dijamin oleh daerah, iuran BPJS ya secara administrasinya harus optimal pendaftarannya,” harapnya. (*/Rois)
