JAKARTA, beritalima.com– Masih banyak terdapat kendala penggunaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Karena itu, pemerintah harus melakukan perbaikan agar kekacauan tidak terulang kembali dalam PPDB mendatang.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Jumat (13/7) pagi.
Politisi senior Partai Golkar ini mendapat banyak laporan dari berbagai daerah terkait dengan PPDB tahun ajaran 2018. “Diketahui, (PPDB) 2018 memicu kekacauan di sejumlah daerah,” kara wakil ralyat dari Dapil Kalimantan Timur ini.
Sebetulnya, lanjut perempuan berhijab kelahiran Bandung itu, sistem zonasi ini mulanya diterapkan sebagai strategi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional.
Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. “Saya sudah dapat laporan termasuk dari berbagai daerah di Dapil saya, Kalimantan Timur. Karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) harus melakukan perbaikan agar kasus yang terjadi saat ini tidak terulang. Jadi, ke depan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan,” kata Hetifah.
Menurut Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tersebut, untuk menghindari masalah dalam PPDB, pemerintah harus melakukan pendataan secara cermat terhadap jumlah sekolah dan lulusannya.
“Seharusnya yang diperbaiki yaitu bagaimana sebelum PPBD pemerintah mengetahui data yang akurat terhadap lulusan sekolah dalam zona tertentu. Jadi tidak salah menentukan jumlah kuota penerimaan kelasnya,,” lanjut Hetifah.
Seperti diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy mengungkapkan tujuan sistem zonasi adalah menghapus sekolah favorit. “Semua sekolah harus sama tidak boleh ada yang status favorit kemudian yang lain buangan,” tutur dia. (akhir)
