SORONG, Berita lima.com – Dana yang akan digelontorkan bagi operasional Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (P3BD) termasuk kesekretariatan yang bersumber dari APBD 5 kabupaten dan 1 kota ditambah APBD Provinsi Papua Barat sangat besar nilainya dan sangat rawan untuk diselewengkan.
Lebih baik dana tersebut dipakai untuk membangun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan tempat rehabilitasi penderita Narkoba dari pada digelontorkan anggaran ini lewat APBD tiap-tiap daerah Sesorong Raya, yang mana anak kecil juga tahu MOU Pemekaran Belum Dicabut oleh Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Disrektur LBH-Gerimis Gerakan Papua Optimis, Josep Titirlolobi, SH kepada media ini, Jumat (25/5) kemarin.
“Informasi yang kami dapat setiap kabupaten dan kota akan mengelontorkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk operasional Tim P3BD termasuk kesekretariatan yang bersumber dari APBD belum termasuk dari Provinsi Papua Barat,” beber Josep.
Dikatakan Josep kalau diakumulasi total dana untuk opersional tim P3BD dan kesekretariatan melebih dari 25 miliar rupiah, kalau dana sebesar itu dipakai untuk membangun Rumah Sakit Jiwa dan tempat rehabilitasi korban Narkoba mungkin sudah bisa selesai dalam satu tahun anggaran, mengingat masyarakat sangat menderita bila mana harus membawah keluarganya yang mengalami gangguan jiwa berobat keluar daerah Papua Barat dan pasti butuh biaya 5 kali lipat.
Lanjut Josep, bila dilihat sekarang ini banyak sekali orang gila atau gangguan jiwa yang berkeliaran di Kota Sorong belum lagi di kabupaten sesorong raya yang juga cukup banyak tetapi pemerintah sepertinya menutup mata terhadap hal ini, seandainya anggaran pengurusan Dob Papua Barat Daya yang diusulkan melalui APBD misalnya dipakai untuk dibangun RSJ di Kota Sorong, maka orang gila yang berkeliaran dapat ditampung dan diobati dan mungkin dapat menolong mereka. Begitu juga halnya dengan korban narkoba yang sampai saat ini tempat rehabilitasinya tidak ada.
Sekarang ini banyak sekali kasus narkoba yang terjadi di Kota Sorong dan kabupaten lain yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan hukuman badan dan harus menjalani rehabilitasi, karena di Sorong tidak memiliki Panti rehabilitasi bagi korban narkoba maka mereka harus dikirim ke Manokwari atau kota lain untuk menjalani rehabilitas. Ujar Josep.
Menurut Josep, fenomena orang gila yang terlihat berkeliaran setiap hari di Kota Sorong menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten dan kota belum mampu untuk mendirikan sebuah RSJ bagi penderita gangguan jiwa padahal dana otsus untuk bidang kesehatan sangat besar apalagi kalau ditambah dengan yang akan digelontorkan kepada Tim P3BD.
“Lebih baik dana untuk Tim P3BD digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur untuk menjawab keluhan dan aspirasi masyarakat yang selama ini belum ada, hal ini menandakan pemerintah kota Sorong gagal dalam mensejahtrakn rakyatnya dan lebih berambisi untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, ungkap Josep. (**)
