BaraJP Hongkong bersama Tim Alpha PMI – KRPI Gelar Diskusi Bansos, Bantuan Sosial atau Bancakan Sosial?

  • Whatsapp

JAKARTA,beritalima.com | Edi Daryono yang juga aktivis peedamping desa, berpendapat, bantuan sosial dari pemerintah yang selama ini didistribusikan ke masyarakat seharusnya diterima oleh kelompok yang rentan terdampak pandemi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah pun mendapat bantuan. Sedangkan kelas ke bawah tidak semua mendapat bantuan.

Masalah krusial soal pendistribusian bantuan pemerintah dalam menangani dampak pandemi adalah validitas data, pada akhirnya persoalan ini digugat banyak orang. Seringkali data yang disajikan pemerintah tidak relevan dengan situasi di lapangan. Persoalan ini termasuk klasik tapi masih berlaku hingga era modern seperti sekarang ini.

“Tumpang tindih data masih terjadi di
lingkungan birokrasi. Seolah beban kerja sistem pendataan sengaja dipelihara sebuah insititusi kelembagaan yang sifatnya sektoral,” katanya.

Mengingat Presiden memerintahkan kepada Menteri PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI), Menteri Sosial, dan Menteri desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT desa dan Bansos tunai dengan cara menyederhanakan prosedur, memotong prosedur sehingga masyarakat mudah menerima bansos dan BLT desa ini

Masyarakat juga diminta untuk terus menanyakan perkembangan kepada RT/RW atau kepala desa.

Berikut ini adalah pernyataan serta saran dari narasumber dan peserta sebagai masyarakat sekaligus relawan kiranya dapat membantu pemerintah tidak hanya pada penanganan bantuan selama pandemi Covid-19 saja, akan tetapi dapat ikut beraktivitas dan berinovasi untuk mengembangkan desa melalui kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal dan SDA di sekitar kita. Selain kita bisa menggali potensi diri juga bisa berperan aktif memantau pengalokasian dana desa sesuai dengan pemanfaatannya.

Bila data yang selama ini dirasakan banyak yangtidak sesuai dengan kondisi di lapangan
lalu terjadi salah sasaran bagi penerima, kita bisa melaporkan hal tersebut secara tertulis
kepada Kementerian Sosial dengan dilengkapi surat resmi dan data yang akurat.

Berharap peran serta relawan dan masyarakat umum supaya dapat membantu masyarakat
lain yang terkena dampak pandemi. Jika ada warga sekitar dari kelompok rentan tetapi
tidak mendapat bantuan, maka bisa membuat laporan untuk diajukan dengan melengkapi data berupa KTP dan KK, bila perlu disertakan foto kondisi rumah. Pengajuan tersebut akan diteruskan ke pihak terkait lintas Kementerian.

Relawan pendukung Presiden Jokowi harus tetap berperan aktif mengawal kebijakan-
kebijakan yang sudah diberikan melalui pemerintah daerah sampai ke tingkat desa.
Jangan sampai apa yang sudah Presiden kerjakan untuk memberikan kesejahteraan rakyat terciderai dengan adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan apalagi penyelewengan dana bansos Covid-19.

Perbaharuan data dalam jeda waktu yang pendek untuk memudahkan pembagian bansos supaya bansos tidak didistribusikan pada orang yang salah, serta berguna untuk memutus rantai kelaparan bagi kelompok yang rentan dan miskin, mengingat telah terjadinya salah seorang perempuan yang meninggal karena kelaparan karena tidak ada pemasukkan dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

Sikap gotong royong harus selalu ditingkatkan, jika polemik bansos ada pada data, maka
kiranya masyarakat bekerjasama untuk ikut serta mendata yang akan dilaporkan kepada
pihak terkait supaya bansos dapat segera didistribusikan juga sampai 100%.

Tersedianya bansos bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna, karena tidak semua PMI yang kembali ke kampung halaman mendapat kesejahteraan dalam perekonomian.

Diskusi ini menghadirkan pembicara Budi Arie Setiadi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Joanes Joko Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Sony W Manalu staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial. Kemensos RI, Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA Dekan Fakultas Peternakan UGM, Kang Aziz Pegiat Ekonomi Desa, Gustaaf Utje Patty Wakil Ketua Umum DPP BaraJP, Trismini Sugito pegiat PMI /Mantan Buruh Migran HK, Edi Daryono pegiat desa, Sarmedi Sipayung pangulu(Kades) Nagori Sinar Baru,Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara dan lainnya. (Red).

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait