JEMBER, beritalima.com | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, batal menggelar aksi demontrasi di gedung DPRD Jember.
Mereka memprotes perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah, namun aksi itu diganti dengan membagikan paket sembako kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar gedung dewan.
Yayan selaku Presiden BEM Unmuh Jember menyampaikan, aksi ini bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat, serta pembagian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah selama ini belum merata.
“Kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat sangat tidak efektif, karena dalam peraturan ini tidak ada ketegasan dalam mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar Yayan dalam siaran persnya, Senin (26/7/2021).
Berbeda ketika pemerintah menetapkan kekarantinaan wilayah, dimana dalam kekarantinaan wilayah, kebutuhan masyarakat yang dikarantina terjamin.
Yayan menyampaikan, tuntutan dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan aspek pandemi Covid-19, dan meminta pemerintah pusat agar lebih mengedepankan aspek kesehatan masyarakat.
“Pemerintah harus menerapkan UU Nomor 6 tahun 2018 Pasal 55 tentang kekarantinaan kesehatan dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.
Selain itu, BEM Unmuh juga menuntut agar ada pemotongan gaji anggota DPR untuk penanganan Covid-19. “Juga mengalokasikan biaya PJU selama dimatikan, untuk penanganan Covid-19,” tegas Yayan.
Sementara, Nanang salah satu PKL mengatakan, terima kasih atas kepedulian mahasiswa dalam memberikan bantuan.
Terlebih meski dirinya berjualan di depan gedung wakil rakyat, namun belum pernah tersentuh bantuan sejak PPKM Darurat diberlakukan.
“Ya baru kali ini dapat bantuan dari adik adik mahasiswa, selama ini belum pernah ada bantuan, ya semua yang disini belum pernah dapat bansos, bisa ditanyakan sendiri ke teman teman PKL lainnya,” ujar Nanang. (Sug)
