JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar punya kebijaksanaan dan menghindari tindakan represif dalam menjalankan tugas.
Dijelaskan wakil rakyat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kebebasan berekspresi merupakan amanah konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Azazi Manusia (HAM). Meski demikian, patut digarisbawahi juga, kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi.
“Contoh, pasal 19 ayat 2 UU No: 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan 2 batasan, yaitu: Untuk alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain,” ungkap Herman, kepada awak media di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/9).
Itu dikatakan Herman menanggapi sejumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Blitar dan Solo, Jawa Tengah, Senin (13/9).
Warga yang ditangkap tersebut antara lain seorang petani di Blitar dan beberapa mahasiswa di Solo. Polisi tidak menahan, mereka langsung dipulangkan ke rumah masing-masing.
Untuk itu, tentu Kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana UU harus punya wawasan kebebasan berekspresi dan keamanan nasional sebagaimana amanah konstitusi.
“Saya sebagai Ketua Komisi III meminta Kapolri agar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar punya kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara Jaminan atas Kebebasan Berekspresi dan Jaminan atas keamanan nasional serta penghormatan atas harkat dan martabat orang lain,” terang dia.
Herman berharap, aparat kepolisian ke depan menghindari tindakan represif, lebih mengedepankan upaya persuasif dan humanis.
“Dan, juga saya harap Kapolri meminimalisir tindakan represif terhadap aksi-aksi yang serupa dengan mengedepankan upaya persuasif dan pencegahan,” demikian Herman Herry. (akhir)
