JAKARTA, Beritalima.com– Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik sindikasi.
Itu diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dalam diskusi Empat Pilar MPR di Press Room Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jumat, (10/7). “Jika tidak ada halangan, 17 Agustus kita akan bentuk satgas,” kata Benny.
Dalam memberantas praktik mafia Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural, kata Benny, BP2MI sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak termasuk Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Kemenaker, BUMN, Polri dan TNI.
“Selain Kementerian dan lembaga, kita juga sudah menjaline komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri,” jelas dia.
Untuk itu, pihaknya juga meminta dukungan dari Pimpinan MPR dan Komisi IX DPR RI, agar cita-citanya terlaksana. “Ini tugas berat, BP2MI tidak bisa sendirian. Yang pasti, ‘Bendera Merah Putih’ tak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan yang selama ini mengambil keutungan secara ilegal,” tegas Benny.
Untuk memberantas mafia itu, kata Benny, saya yakin kami tidak sendiri, karena ada Komisi IX yang akan membantu melalui alokasi anggaran. Karena itu, dia berjanji, BP2MI akan membebaskan biaya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) Agustus mendatang sebagai hadiah HUT Kemerdekaan RI.
“Agustus mendatang, selaian pemebentukan Satgas Mafia, saya juga akan meluncurkan PMI bebas dari biaya penempatan, karena mereka selama ini terbebani praktik rente sehingga mereka harus membayar bunga 21 hingga 27 persen,” jelas dia.
Anggota DPD RI dua periode dari dapil Sulawesi Utara itu menambahkan, oknum-oknum jahat yang memanfaatkan pekerja migran selama ini adalah oknum yang menamakan koperasi atau lembaga non perbankan yang secara licik meminjam di bank. “Bank juga terlibat dalam kejahatan itu dengan bunga enam persen ketika dipinjamkan ke PMI bunganya membengkak 21 hingga 27 persen.”
Ditegaskan, tema besar BP2MI era kepemimpinannya adalah memerangi sindikasi PMI non prosedural. “Kita sudah mendeklarasikan ‘perang’ melawan mafia, sindikat dan penjahat pengirim PMI ilegal ke negara-negara penempatan.”
Menanggapi rencana Benny, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengaku, dia sangat mendukung. Politikus PKB itu juga berharap, agar Satgas yang dibentuk BP2MI nantinya bisa diawasi Komisi IX DPR RI. “Dan akan lebih terang lagi, jika diawasi nanti oleh Wartawan di Press Room DPR,” ujar Gus Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid.
Namun, Gus Jazil juga menyarakan akar Benny hati-hati dan tak terjebak dalam lingkaran para mafia tersebut. “Yang perlu diingat, mereka sudah ada dari dulu sebelum Pak Benny datang. Jadi intinya kita support, kita kasih kekuatan, tapi pak Benny jangan sampai terjebak,” demikian Jazizul Fawaid. (akhir)
