SURABAYA, Direktur Utama Kareb (Koperasi Karyawan Bojonegoro)
Sriyadi Purnomo mengatakan bahwa pihaknya tengah membahas cukai rokok bersama APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka melakukan rapat di White House, Jalan Sulawesi Surabaya.
Sriyadi menuturkan, khususnya kelompok SKT yang di mana di situ adalah industri padat karya, yang harus dipertahankan, dan dilindungi oleh pemerintah. Khususnya pajak cukai di tahun 2023, kita belum tahu apakah ada perubahan, tapi harapan kita pada pemerintah agar cukai rokok di tahun 2023 itu tidak naik.
“Jadi ini tadi pertemuan dari teman-teman APINDO Jawa Timur bersama teman-teman pengurus MPS (Mitra produksi Garets) Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketua yang membawahi 50.000 karyawan. Jadi kesepakatan untuk saling membantu agar rokok SKT bisa bertahan dan tidak ada pengurangan tenaga kerja akibat kenaikan cukai rokok yang tidak terkendali,” terangnya.
“Kita tidak mengurangi tenaga kerja, tidak membedakan tenaga kerja, tapi kita sangat memperhatikan progress kesehatan pada para pekerja, terutama ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu yang hamil itu kita berhentikan dan kita gaji penuh sesuai dengan normatif, mulai dari hamil 1 bulan sampai melahirkan, sampai pulih dan normal kembali, terus kita kasih vitamin, juga kita vaksin mulai vaksin 1, 2 dan 3 sampai Booster. Kita kerjasama dengan pemerintah, TNI dan Polri yang terus gencar untuk memberikan vaksin pada teman-teman para pekerja,” sambungnya.
Sriyadi menyebutkan saat menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu, perusahaan yang dikelolanya benar-benar fokus memberikan pelayanan kesehatan bagi semua karyawan, baik yang di dalam ruangan, maupun yang berada di luar kantor.
“Kita memberikan vitamin pada mereka setiap hari, menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan masker, serta kebutuhan kesehatan yang lain. Sehingga teman-teman bisa bekerja tenang dan nyaman, sampai saat ini tidak tertular Covid-19. Harapan kami temen-temen selalu sehat, kuat dan bisa menunaikan pekerjaan dengan baik sesuai kemampuannya,” tandasnya.
Lebih jauh Sriyadi mengungkapkan bahwa pihaknya
berharap pemerintah pusat memperhatikan nasib karyawan yang berjumlah 50.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Sriyadi minta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan.
“Meskipun Pandemi, kita tetap menggaji penuh, tidak melakukan PHK. Para pekerja bekerja sudah sesuai dengan target yang ditentukan, dan kita gaji normatif dan bahkan di atas normatif. Kalau rokok kita laris secara otomatis pekerjaan bisa terus, kalau rokoknya mahal juga akan berdampak pada daya beli konsumen. Kalau konsumennya berkurang otomatis pendapatan berkurang. Maka harapan kita supaya pemerintah harus memperhatikan, sebaiknya pajak cukai jangan naik. Kontribusi cukai mencapai 10% dari APBN, sekitar Rp 207 triliun. Harapan kita pemerintah dan perusahaan MPS bisa sama-sama bekerja sama yang saling menguntungkan,” pungkasnya.(Yul)
