JAKARTA, Beritalima.com– Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi mengadukan sedikitnya dua persoalan serius yang terjadi di daerah itu kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPD RI di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/12) pagi.
“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan permasalahan serius yang terjadi di Lampung terkait sektor pertanian dan komoditas budi daya udang di Kabupaten Tulang Bawang. Ini serius pak, karena itu saya minta tolong DPD RI sebagai wakil daerah. Apalagi pagi ini, selain saya bertemu langsung dengan Ketua DPD, juga dengan anggota DPD asal Lampung dalam formasi lengkap,” ungkap Arinal.
Dijelaskan, komoditas pertanian padi di Lampung dengan hasil 4,3 juta ton setahun menjadi sektor pendukung ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa kesepakatan, lahan pertanian Lampung dikurangi jumlahnya oleh tim kajian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Artinya, terjadi perbedaan perhitungan antara kami yang di daerah dengan BPN. Luasan yang berkurang tanpa kesepakatan ini signifikan dan menimbulkan banyak problematika di lapangan. Mulai dari selisih penyediaan bibit hingga pupuk,” urai Arinal.
Karena itu, dia meminta DPD RI, khususnya Senator asal Lampung, mengawal kami untuk melakukan klarifikasi ke BPN terkait hal ini. “Apalagi kami sudah menyelesaikan pembangunan dua bendungan dengan kapasitas 50 ribu hektare. Namun, kalau luasan lahan kami dipangkas begitu saja, kan menjadi persoalan. Jadi, tolong dikawal.”
Terkait budi daya udang vaname di Tulang Bawang yang dulu dikenal sebagai produsen terbesar di dunia, sudah tertinggal dengan Vietnam. Dulu Vietnam belajar ke sini, dan sekarang mereka menghasilkan 7 ton, sementara Lampung 0,7 ton.
“Ini karena kawasan budidaya itu sudah dikuasai perseorangan. Ini yang kami minta perhatian dari pemerintah pusat, melalui dukungan DPD RI. Kami ingin petambak yang notabene masyarakat Lampung dapat menikmati hasil kerjanya secara optimal,” kata Arinal.
Menanggapi aduan itu, Ketua DPD RI merespon dengan meminta dibuatkan catatan khusus terkait hal ini. “Insya Allah akan kami sikapi. Saya juga akan meminta secara langsung empat Senator asal Lampung mengawal pengaduan Pak Gubernur. Terkait soal lahan pertanian, kami akan panggil Menteri Agraria. Soal budi daya udang, kami akan komunikasi dengan kementerian terkait,” respon LaNyalla.
Ditambahkan, DPD RI sejatinya bekerja untuk kepentingan daerah. Masalah di daerah yang berkaitan dengan kebijakan pusat menjadi tugas utama Senator untuk memastikan dapat dicarikan jalan keluar, sehingga daerah mendapat manfaat.
“Apalagi terkait ekonomi, saat ini menjadi perhatian Presiden Jokowi sebagai antisipasi terhadap pelambatan ekonomi global. Pemerintah saat ini bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memangkas semua hambatan ekonomi,” ungkap LaNyalla.
Ketua DPD RI juga mengingatkan, Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi, tetapi tetap mengedepankan rasa keadilan dengan cara melibatkan pengusaha lokal di daerah, khususnya usaha menengah dan kecil.
“Apalagi melalui Inpres No: 7/2019, tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, menekankan tiga hal, mendorong investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Artinya, SDM di daerah juga harus terserap dari adanya investasi,” tambah dia.
Terkait keinginan Lampung agar pemerintah pusat membangun sarana olahraga, pengembangan bandara integrasi infrastruktur jalan tol dan pelabuhan, DPD RI akan memberikan surat dukungan.
“Pak Gubernur juga sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi terkait tiga hal itu, kami akan memberikan surat dukungan kepada Presiden terkait hal itu, agar lebih diperhatikan,” demikian LaNyalla Mattalitti. (akhir)
