JAKARTA – Perempuan Indonesia adalah aset penting yang perlu diberdayakan, diperhatikan, dan dilindungi penuh oleh negara. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise saat diterima Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Selasa, 3 April 2018.
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, kedua pihak berbicara serius membahas isu-isu penting mengenai perempuan dan anak, berikut program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian PPPA sejak tahun 2016.
Yohana memaparkan, isu-isu mengenai perempuan dan anak yang selama ini muncul di permokaan ibarat fenomena gunung es, setelah makin banyaknya laporan kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.
“Namun, harus dilihat juga, peningkatan laporan mengenai kasus-kasus ini dapat diartikan bahwa telah lahir kesadaran masyarakat yang semakin kritis terhadap isu perempuan dan anak di Indonesia,” kata Yohana.
Guru besar Universitas Cenderawasih ini memaparkan, isu-isu yang menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup penguatan kemandirian ekonomi perempuan, pemberdayaan dan pembangunan gender, juga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Banyak tantangan dalam menjalankan hal-hal itu, termasuk belum efektifnya strategi pemberdayaan gender dan hak anak ke dalam berbagai bidang pembangunan,” kata Yohana yang juga memberikan buku biografi berjudul ‘Mutiara dari Timur’ sebagai kisah hidup seorang profesor dan menteri perempuan pertama dari Papua kepada Kepala Staf Kepresidenan.
Yohana dan Moeldoko fokus membahas tiga program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yag menjadi bagian dari program prioritas, yang dikenal dengan ‘Three Ends’: End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).
“Ketiga program ini merupakan program prioritas KPPPA yang telah dilakukan secara besar-besaran di provinsi-provinsi Indonesia dan disosialisasikan melalui berbagai bentuk agar mudah diterima masyarakat. Misalnya dengan dialog musik,” kata Yohana.
Pemilik gelar Ph.D dari Newcastle University Australia ini menekankan bahwa bentuk perhatian dan perlindungan pada perempuan oleh Negara sangat penting dalam menunjukkan potensi dan peran perempuan dalam membangun Negara Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan respon positif dalam kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kami sepakat untuk berkoordinasi dalam rencana-rencana ke depannya dan akan terus mengembangkan komitmen di antara kedua pihak, agar masyarakat semakin tahu apa yang telah pemerintah lakukan,” kata Moeldoko.
