JAKARTA, Beritalima.com– Dalam rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Bengkulu, Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti komitmen membangun dan memperkuat daerah.
La Nyalla menegaskan pentingnya melibatkan pengusaha lokal mengisi pembangunan.
Itu disampaikan La Nyalla saat mengunjungi kantor PT Pelindo II Cabang Bengkulu yang mengelola Pelabuhan Baai, dan ketika berdialog dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin, Iwapi, Hipmi dan asosiasi, di meeting room hotel Mercure, pekan ini.
Di hadapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang mendampingi GM Pelindo II Cabang Bengkulu, La Nyalla mengatakan, DPD siap mendukung rencana pengembangan Pelabuhaan Baai menjadi modern integrated port, dengan syarat Pelindo mengutamakan keterlibatan pengusaha setempat dan pengusaha swasta nasional.
“Saya dan para Senator, khususnya dari Bengkulu akan memasukkan agenda ini untuk bertemu pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mempercepat pengembangan pelabuhan Pulau Baai. Tapi saya minta Pelindo dan Pak Gubernur melibatkan para pengusaha lokal,” kata La Nyalla didampingi Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin.
Sultan menekankan pentingnya ditemukan solusi permanen terkait pendangkalan alur masuk ke kolam pelabuhan Pulau Baai. Sebelum melangkah jauh, masalah klasik pendangkalan di pelabuhan ini harus diatasi dengan komprehensif.
“Jangan hanya menjadi proyek pengerukan saja. Baru nanti kita bicara lebih jauh tentang konektivitas dengan jalan tol trans Sumatera dan jalur kereta api,” papar dia.
Senator asal Aceh, Fachrul Razi memberi semangat kepada stakeholder di Bengkulu terkait keberadaan pelabuhan Pulau Baai. Dikatakan, setelah jalur sutra yang digagas China selesai, kompetitor mereka yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) diinisiasi AS dan Australia sangat mungkin menggunakan jalur Samudera Hindia sebagai jalur perdagangan lintas laut.
“Itu artinya posisi Bengkulu, apabila memiliki fasilitas modern integrated port, bukan tidak mungkin menjadi hub jalur laut negara-negara yang tergabung dalam TPP, khususnya Australia dan Selandia Baru. Karena itu, saya diam-diam jatuh cinta dengan Bengkulu, terutama kalau stakeholder di daerah ini mampu menampilkan keunggulan kompetitifnya.”
Sebagai informasi, Pelindo II Cabang Bengkulu menyiapkan empat program strategis pengembangan pelabuhan Pulau Baai. Program itu adalah percepatan pembangunan terminal curah cair, pengembangan terminal curah kering, pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan penataan dermaga nusantara sera terminal peti kemas.
Gubernur Bengkulu mengatakan, siap untuk meminjamkan beberapa lahan tidur di wilayah penyangga pelabuhan Pulau Baai kepada investor yang tertarik masuk ke Bengkulu.
“Saya yakin akan banyak investor berminat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan pemerintah pusat. Terlebih bila pelabuhan sudah terhubung dengan tol trans Sumatera dan rel kereta api Bengkulu-Sumatera Selatan,” kata Rohidin.
Saat berdialog dengan sekitar 100 pengusaha asal Bengkulu yang tergabung dalam Kadin, Iwapi dan Hipmi Bengkulu, La Nyalla mencatat sejumlah keluhan yang disampaikan peserta dialog. Mulai dari jarangnya para pengusaha diajak komunikasi oleh pimpinan daerah, hingga masih adanya permintaan fee untuk mendapat pekerjaan dari pemerintah.
“Tolong pak Ketua DPD teruskan aspirasi kami bahwa iklim berusaha di Bengkulu masih menyulitkan para pengusaha. Apalagi pembayaran pekerjaan di proyek pemerintah yang tertunda sehingga menyulitkan cashflow pengusaha pengadaan dan jasa. Kami tidak pernah dilibatkan secara aktif dalam menyusun agenda pembangunan ekonomi di Bengkulu,” tutur salah seorang peserta dialog.
La Nyalla menanggapi dengan menyampaikan beberapa kebijakan Pusat yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Kebijakan itu sudah seharusnya diikuti dan dijalankan para kepala daerah. Yang terbaru adalah Instruksi Presiden No: 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia. Dalam hal ini Presiden Jokowi bertekad menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dari peringkat 73, menjadi peringkat 40 di dunia.
Itu ditambah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian No: 378/2019 tentang Satgas Bersama Pemerintah dan Kadin yang salah satu tugas utamanya menginventarisasi masalah di lapangan terkait dunia usaha.
“Ini sudah kami tindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara DPD RI dengan Kadin saat Rapimnas di Bali akhir tahun lalu. Jadi, semua keluhan pengusaha di daerah, selain bisa disampaikan ke DPD, juga bisa ke Kadin,” demikian AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
