Oleh :
*Rudi S Kamri*
Hari Minggu 4 Agustus 2019 terjadi “accident” BLACKOUT atau pemadaman total di hampir seluruh Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Dan PLN baru berhasil menormalkan situasi dalam kisaran waktu 7 sampai 12 jam setelah mulainya kecelakaan di gardu induk PLN jaringan Jawa Bali. Akibatnya Jakarta, Jawa Barat dan Banten sempat lumpuh setengah hari. Karena pemadaman aliran listrik ini berimbas pada lumpuhnya operasional jaringan seluler, internet dan transportasi berbasis listrik untuk beberapa jam. Bisa kita bayangkan hidup kita seperti apa tanpa listrik dan tanpa internet.
Saya tidak hendak mempersalahkan atau menyudutkan PLN. Apalagi saya melihat seluruh teknisi dan jajaran direksi telah bekerja keras bahu membahu untuk menormalkan kembali jaringan listrik Jawa Bali. Apresiasi tinggi justru saya berikan kepada para teknisi PLN yang all-out bertaruh nyawa untuk menormalkan hidup kita. Karena harus kita akui tanpa listrik, tanpa internet dan tanpa HP hidup kita serasa tidak normal alias mati gaya.
Namun ada hal serius yang bisa kita simpulkan sebagai pelajaran peristiwa blackout kemaren bahwa ternyata harus kita akui ketahanan pasokan listrik kita sebagai bagian dari “Energy Defense” kita masih begitu rentan dan sangat lemah. Selama 74 tahun kita ternyata masih belum mampu memproteksi pertahanan energi kita dengan baik dan proper. Hal ini menurut saya sangat mengenaskan mengingat energi listrik merupakan pilar penting dalam sistem pertahanan nasional sebuah negara.
Kalau peristiwa blackout tersebut akhirnya melahirkan spekulasi adanya “terorism sabotage”, bukan sesuatu yang aneh. Siapapun yang mempunyai insting inteljen pasti akan berpikir ke arah sana. Karena saat terjadi blackout sudah pasti akan berdampak pada lumpuhnya radar deteksi terhadap suatu serangan cyber (cyber attack). Karena kita semua tahu, di era globalisasi digital ini serangan teror bukan hanya dalam bentuk bom atau serangan fisik semata tapi bisa terjadi serangan pelumpuhan pertahanan energi kita.
Saya tidak akan membahas dampak blackout terhadap ekonomi, bisnis dan transportasi karena kita semua sudah mahfum hal tersebut sudah pasti berdampak sangat signifikan.
Fokus saya adalah semoga kejadian blackout kemaren dapat dijadikan bahan evaluasi bagi negara (Pemerintah dan Parlemen) untuk memperbaiki proteksi pertahanan energi kita. Terlalu lama kita hanya berkutat pada masalah politik. Terlalu banyak energi bangsa yang terbuang sia-sia hanya untuk kepentingan politik kekuasaan. Kini saatnya kita kembali bersatu memikirkan untuk membantu negara dalam penguatan ketahanan energi kita.
Salah satunya perlu dicarikan solusi agar ada aturan khusus bagi pengelola bisnis besar atau gedung perkantoran atau kompleks perumahan elite harus mulai dipikirkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari PLN. DPR, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hendaknya segera membuat peraturan yang terpadu untuk memaksa para pengusaha swasta, BUMN dan kaum ekonomi kuat untuk melakukan swadaya dalam penyediaan energi listrik salah satunya dengan pemanfaatan teknologi Solar Cell atau energi surya. Penegakan hukum harus dikuatkan agar mereka ‘aware’ tentang hal tersebut agar defisit pasokan energi listrik bisa dikurangi.
Secara internal PLN pun harus mulai berbenah diri untuk mengevaluasi sistem proteksi yang selama ini digunakan. Pemerintah harus memberikan penguatan dan dukungan dalam bentuk apapun kepada PLN. Salah satunya adalah memikirkan apakah status BUMN dari PLN masih layak dipertahankan atau perlu ditingkatkan menjadi Badan atau Kementerian Kelistrikan Nasional yang langsung dibawah kendali Presiden agar rantai komando birokrasi bisa dipangkas dan PLN lebih lincah bergerak.
Ini hanya pemikiran solutif agar peristiwa blackout tidak terjadi lagi. Dan lebih penting dari hal itu adalah kita mempunyai pertahanan energi yang bisa memproteksi kehidupan bangsa dan negara ini sebagaimana mestinya.
Meskipun akhirnya lahir hikmah tersamar, bahwa bagaimana kita mensyukuri adanya terang saat kita tersungkup dalam kegelapan.
*Salam SATU Indonesia*
05082019
