ACEH UTARA, beritalima.com- Blang Pante, mendukung Perbup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tapal Batas Waduk Krueng Keureuto
Aceh Utara.
“Kami Blang Pante mendukung Perbup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan, penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara,” kata Sulaiman.
“Kami sangat apresiasi serta terimakasih kepada Pemerintah Aceh Utara telah bekerja dengan profesional sesuai dengan data dan fakta yang ada delam mengeluarkan Perbup, Kami yakini Perbup ini telah melewati mekanisme hukum,” tambahnya.
Pembangunan Waduk Krueng Keureuto sangat diharapkan masyarakat Aceh Utara untuk mengatasi banjir tahunan.
“Maka dari itu kami Blang Pante mendukung Perbup No.1 Tahun 2021 supaya cepat dilaksanakan pembangunan Waduk Keureuto. Menurut kami pembangunan Waduk Keureuto Aceh Utara bukan hanya kepentingan Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas, ini merupakan kepentingan umum masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah banjir tahunan,” ucapnya.
Jika Plu Pakam peduli untuk mencegah banjir, lanjutnya, maka seharusnya mereka taat pada Perbup.
“Dahulu keuchik Plu Pakam sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan putusan gugatan yang diajukan oleh PluPakam tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Nomor 6/pdt.g/2020/Pn Lsk Tanggal 26 November tahun 2020. Maka seharusnya kalau Plu Pakam taat pada hukum seharusnya menghormati Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut. Perlu digaris, bawahi pembangunan Waduk Keureuto sangat diharapkan semua pihak jadi jangan sampai Pemerintah Indonesia terhambat hanya gara-gara kepentingan sebelah pihak yang tidak menerima produk hukum, namun mengorbankan kepentingan umum,” tandasnya.
“Kami juga ingin sampaikan soal batas wilayah pada prinsipnya sudah selesai tahapannya, pihak Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas dan Blang Pante Kecamatan Paya Bakong sudah bersepakat pada tanggal 22 April 2020 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dibuktikan berita Acara penegasan pemilihan Peta Topdam dan batas desa kedua belah pihak telah bersepakat dibuktikan dengan berita Acara Rapat, Dan perlu diketahui dan dipahami bahwa peta Topdam tahun 1977 merupakan peta resmi yang dikeluarkan oleh bakosurtanal dan sudah ada sejak dahulu kala ketika paya Bakong masih bergabung dengan matangkuli, jadi Perbup No. 1 tahun 2021 tentang penegesan dan pengesahan batas wilayah Gampong Blang Pante dengan Plu Pakam, menegaskan kembali batas Desa yg sesungguhnya telah ada sejak tahun 1977, jadi bupati sama sekali tidak merugikan Plu Pakam terkait perbup yang telah dikeluarkan, begitu juga dengan Blang Pante sama sekali tidak merugikan Plu Pakam sebab kami hanya mengikuti batas yg sejak zaman tahun 1977 telah ada,” ucapnya.
Jadi kalau ada pihak Plu Pakam tidak menerima Perbup bisa di tempuh jalur hukum melalui judicial Review Perbup.
“Karena itu produk hukum dan yang keberatan gunakan mekanisme hukum, jangan hambat proses pembangunan waduk. Kami dari Blang Pante berharap pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Wilayah Sungai Sumatra-1 (BWS-1) mengambil sikap sesuai aturan yang berlaku, apalagi semua tahapan sudah selesai di BPN Aceh Utara, mari sama-sama kita mendukung pembangunan Waduk Keureuto bisa berlanjut sesuai dengan target Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya kami dari Blang Pante mendukung Pemerintah, Kita yakin dan percaya Badan Pertanahan Nasional, Balai Wilayah Sumatra-1, PUPR RI, dan Pemkab Aceh Utara akan bekerja cepat dan tepat sesuai aturan yang ada. Kalaupun ada yang menghalangi Pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Blang Pante,” pungkasnya. (Release).
