Oleh Irwan Prayitno
Gubernur Sumatera Barat (PKS)
Sudah menjadi kekhasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan blusukan ke berbagai tempat di Indonesia. Termasuk di Sumbar. Blusukan yang berasal dari Bahasa Jawa ini ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V. Arti blusukan dalam kamus tersebut adalah masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu.
Ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, kegiatan blusukannya diikuti oleh para wartawan karena pada waktu itu dianggap sebagai sebuah hal yang baru dan unik sehingga kemudian dikenal masyarakat luas. Pada waktu itu terjadi pro kontra terkait blusukan ini. Bagi yang kontra menganggap apa yang dilakukan adalah pencitraan. Sedangkan bagi yang pro menganggap itu memang tugas seorang pemimpin. Namun dengan berjalannya waktu, pro kontra blusukan mulai mereda.
Setidaknya saya sudah dua kali menemani Presiden Jokowi blusukan di Sumbar. Yang pertama pada 2016, dan yang kedua pada 2018. Gaya Presiden Jokowi dalam blusukan adalah mendatangi masyarakat, bertanya, mendengar dan berdiskusi, sambil tak lupa menyalami masyarakat yang dijumpai. Di samping itu juga mendatangi berbagai tempat pelaksanaan proyek program pemerintah.
Satu hal yang masih saya ingat waktu blusukan Presiden Jokowi 2016 adalah ketika saya dan Presiden Jokowi satu mobil, waktu itu posisi kami di jalan A. Yani Padang. Kami dalam perjalanan menuju RM Lamun Ombak hendak makan siang setelah dari peresmian Tugu Merpati Perdamaian. Tiba-tiba Presiden bertanya di mana lokasi rumah sakit pemerintah. Maka saya jawab RS M. Jamil yang berlokasi di Jati. Dan tanpa diketahui oleh Paspampres Presiden Jokowi minta mobil diarahkan menuju RS M. Jamil. Mobil yang seharusnya belok kiri di simpang jalan Sudirman menjadi belok kanan menuju RS M. Jamil.
Setiba di RS M. Jamil, waktu itu Direktur Utama RS M. Jamil ada di sana dan sempat menyiapkan tempat untuk Presiden. Namun Presiden Jokowi minta ditunjukkan bangsal rawat inap, dan akhirnya kami bersama Dirut RS M. Jamil menuju bangsal rawat inap. Di sana Presiden Jokowi langsung bertanya kepada pasien tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan mereka menjawab sudah punya, dan ada menjawab belum punya. Lalu Presiden menyimpulkan ada yang tidak cocok antara realita dengan data yang diterima. Presiden Jokowi langsung menghubungi Kementerian Kesehatan, kemudian mengambil tindakan. Yaitu meminta Kementerian Kesehatan semaksimal mungkin menyerahkan KIS kepada masyarakat. Dan saya diberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Alhamdulillah tugas bisa dilaksanakan dalam sebulan dan saya laporkan kepada Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Bpk. Pramono Anung.
Ini adalah kisah blusukan Presiden Jokowi yang saya ikuti di mana beliau mendatangi masyarakat, menyalami mereka, bertanya dan mendengarkan yang mereka rasakan, menindaklanjuti kepada pihak terkait, sehingga satu persatu masalah bisa diselesaikan. Dengan blusukan ternyata bisa dilihat permasalahan yang ada sehingga data yang didapat dari staf mungkin saja tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Pada blusukan 2018, Presiden Jokowi mendatangi proyek padat karya yang dikerjakan petani. Mereka langsung ditanya terkait luas sawah yang mereka punya dan lainnya. Setelah mendapat informasi dari petani maka Presiden memerintahkan untuk memperbanyak melakukan cetak sawah.
Kemudian ketika mendatangi proyek irigasi, didapati kenyataan bahwa sawah dalam wilayah kabupaten tidak teraliri irigasi, padahal irigasinya ada. Ternyata karena ada undang-undang yang mengatur bahwa irigasi pemerintah pusat luas areanya di atas 10.000 hektar, pemprov 3.000 – 10.000 hektar, kabupaten 3.000 hektar ke bawah. Ketika ditanya ke pemkab mengapa irigasi tidak sampai di sana, ternyata pemkab tidak ada dana untuk membangun irigasi yang bisa mengairi sawah 3.000 hektar ke bawah. Presiden meminta agar Kementrian PUPR dan Pemprov membantu masalah ini. Presiden juga menyatakan bahwa masalah ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia.
Demikian juga ketika penerima PKH (Program Keluarga Harapan), yang ternyata tidak sedikit keluarga yang menerima PKH tapi anaknya tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Maka menteri terkait diminta untuk melakukan pendataan yang benar dan menyelesaikan permasalahannya dengan segera.
Dengan melihat langsung blusukan Presiden Jokowi saya bisa simpulkan bahwa ini bukan pencitraan tetapi merupakan kerja seorang pemimpin dalam mengayomi rakyatnya. Bahkan dalam berbagai blusukan Presiden Jokowi minta agar jangan difoto atau divideokan. Terutama ketika yang beliau lakukan dianggap sensitif untuk dipublikasikan. Bukan karena hal negatif tapi justru hal positif yang dilakukan seorang pemimpin kepada rakyatnya, tapi beliau memilih untuk tidak dipublikasikan agar tidak terjadi polemik atau pro kontra di tengah masyarakat.
Dari blusukan Presiden Jokowi tersebut saya memandang bahwa tidak hanya Presiden yang harus blusukan, tetapi juga gubernur, bupati/wali kota juga perlu. Karena pemimpin juga harus turun langsung memeriksa realita lapangan dengan data yang diberikan anak buah. Karena selain datanya belum tentu benar, program yang dijalankan belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat dalam realitanya, dan belum tentu kita selaku pemimpin tahu apa yang diinginkan/dibutuhkan masyarakat jika tidak mendengar langsung dari mereka.
Bahkan mungkin masyarakat hanya butuh disapa langsung oleh pemimpinnya. Ini yang terjadi selama tiga hari di puluhan titik di Dharmasraya, Kab. Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang, dan Kab. Padang Pariaman. Saya melihat wajah-wajah masyarakat yang sangat senang disalami dan disapa oleh Presiden Jokowi. Ada yang meluapkan kegembiraannya dengan sangat emosional berteriak histeris. Banyak pula yang menyebut baru kali ini Presiden datang ke tempat mereka. Hal seperti ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena kebahagiaan, ketulusan, keikhlasan hanya bisa dinikmati oleh hati.
Sebagai Gubernur, saya belajar banyak dari blusukan Presiden Jokowi. Bahwa pemimpin harus turun ke masyarakat/lapangan guna memeriksa data yang ada, melihat kemanfaatan dan kecocokan program yang dijalankan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan juga tak lupa menyapa masyarakat. ***
Harian Singgalang, 15 Februari 2018
