JAKARTA, Beritalima.com– Sejak awal tahun ini hingga 22 Oktober tercatat 1.999 bencana di tanah air. Puting beliung, banjir, kebakaran hutan serta lahan masih tetap mendominasi.
Meski ada tahun dengan bencana lebih banyak, jumlah korban yang meninggal dan hilang akibat bencana-bencana yang terjadi 2018 merupakan yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir.
Hal itu dikatakan Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu (27/10) seperti dikutip antaranews.com.
Dari 1.999 bencana yang terjadi sejak awal tahun hingga 22 Oktober, korban meninggal dan hilang 4.157 orang dan selain itu ada 15.001 orang yang terluka.
“Jumlah itu kemungkinan bertambah hingga akhir 2018,” kata Sutopo.
Dikatakan, bencana yang terjadi tahun ini juga telah memaksa 3,18 juta orang mengungsi serta menyebabkan 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rusak sedang, 20.608 rusak ringan dan mengakibatkan kerusakan 1.789 fasilitas pendidikan, 129 fasilitas kesehatan dan 1.348 fasilitas ibadah.
Dampak ekonomi bencana 2018 menurut Sutopo sangat besar. Gempa Lombok dan Sumbawa menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp17,13 triliun serta gempa tsunami di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian Rp15,29 triliun. “Angka itu juga diperkirakan masih akan bertambah,” kata dia.
Karena besarnya bencana yang terjadi di tanah air, seluruh fraksi di Komisi V DPR RI memperjuangkan penambahan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Badan Anggaran DPR RI.
Menurut Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, besaran alokasi anggaran kedua badan tersebut erat kaitannya dengan penguatan mitigasi bencana dan early-warning system.
“Sembilan fraksi menyatakan, persetujuan terhadap anggaran mitra kerja dengan catatan supaya ada penambahan anggaran untuk BMKG dan Basarnas, kecuali Fraksi Partai Gerindra yang dengan tegas menolak anggaran kedua lembaga tersebut,” tegas Fary,
Legislator Partai Gerindra itu menuturkan, dalam pandangan mini fraksi, 9 fraksi menyetujui penyesuaian anggaran RKA-K/L TA 2019 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI bersama pemerintah, dengan catatan ada penambahan alokasi anggaran untuk BMKG dan Basarnas.
Fraksi Partai Gerinda tegas menolak anggaran yang diberikan pemerintah, sebab dinilai tidak sesuai dengan fungsi kedua badan yang menyangkut keselamatan nyawa masyarakat.
Penambahan anggaran akan mempengaruhi kinerja kedua badan itu, terutama kalibrasi peralatan instrumen BMKG untuk mendapatkan informasi akurat terkait iklim dan cuacaRp 2,6 triliun dan hanya dipenuhi Rp 1,7 triliun.
Tahun depan pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun. “Sama juga tidak ada penambahan. Kalau kita lihat gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Lombok ada terobosan terkait dengan mitigasi bencana dan juga perbaikan terhadap peralatan yang ditemukan tidak berfungsi,” jelas dia.
Meski pemerintah telah menganggarkan dana cadangan belanja dalam postur RAPBN 2019 Rp 14,4 triliun untuk penanganan bencana. Namun, pos itu dinilai kurang tepat karena yang dibutuhkan untuk mitigasi dan kalibrasi instrument pendeteksi dini.
Anggota DPR RI dapil NTT ini juga berharap, masih ada perubahan pagu anggaran BMKG dan Basarnas sebelum tahapan pengambilan keputusan tingkat di tingkat II dalam Rapat Paripurna.
“BMKG menyampaikan bahwa sudah presentasi di Menteri Keuangan, tetapi memang tidak ada tanggapan dari pemerintah, jadi memang dalam kondisi seperti ini DPR harus memberikan dukungan politis,” kata dia.
Berdasarkan anggaran RKA-K/L TA 2019 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI bersama pemerintah, BMKG mendapatkan alokasi Rp 1,7 triliun dan Basarnas Rp 1,9 triliun, Kementerian PUPR Rp 110 triliun, Kemenhub Rp 41 triliun, Kemendes PDT dan Transmigrasi Rp 4,32 triliun dan Bapel-BPWS Rp 218 miliar. (akhir)
