BONDOWOSO, beritalima.com – Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Krisna meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji betul wacana pemberlakuan sekolah tatap muka pada tahun depan. Sebab, ia tak ingin peralihan dari pembelajaran daring menuju tatap muka justru menimbulkan persoalan baru.
Ady Krisna mendukung upaya Pemkab dalam melakukan recovery di bidang pendidikan. Dengan catatan, Dikbud harus benar-benar mempertimbangkan faktor keamanan keberlangsungan pembelajaran agar tidak terjadi klaster Covid-19 baru di sekolah.
“Kami akan mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemkab. Asalkan kebijakannya telah melalui kajian akademik. Sudah mengkaji secara komprehensif dengan milibatkan stake holder terkait,” terangnya, Selasa (24/11/2020).
Ketua DPD Golkar itu berharap penyediaan sarana dan prasarana protokol benar-benar disediakan dengan baik, termasuk skema jam masuk siswa juga harus diatur untuk meminimalisir terjadinya kerumunan.
“Kalau memang melakukan tatap muka, persiapkan infrastruktur protokol kesehatannya. Sistem belajarnya seperti apa. Skema masuk masuknya seperti apa, apa mungkin pakai sistem sift,” pintanya.
Soal permintaan izin uji coba pembelajaran tatap muka yang telah dilayangkan kepada Bupati, ia berharap Bupati segera mengambil keputusan yang tepat. Dalam artian keputusan yang diambil harus benar-benar berdasarkan kajian akademik yang dilakukan.
“Jika Dikbud sudah bersurat, ya Bupati harus segera menjawab. Juga harus berdiskusi apakah surat yang diajukan sudah benar-benar berdasarkan kajian atau hanya sekedar mengajukan saja.
Sementara Plt Kepala Dikbud Bondowoso Haeriyah Yuliati menyebut sedang menunggu persetujuan uji coba pembelajaran tatap muka dari Bupati. Disamping itu juga gencar melakukan koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten.
“Dinas sudah mengajukan kepada bupati, untuk uji coba. Bukan keseluruhan. Tentu dengan kesiapan protokol kesehatan yang matang,” jelasnya.
Ada lima sekolah yang diajukan kepada Bupati Salwa Arifin untuk uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba akan dilaksanakan di SMP 1, SMP 3, SMP Wringin, SPM 1 Prajekan dan SMP 2 Maesan.
Dalam pelaksanaannya nanti, lanjut Haeriyah, tentu sesuai Prokes Covid-19. Yakni tidak lebih dari 50 persen dari kapasitas kelas. Sebelum uji coba dilaksanakan telah dipastikan kesiapan protokol kesehatan Covid-19. Baik sarana dan prasarana, kesiapan tenaga pendidik dan seluruh elemen sekolah.
“Kalau sekolah sudah betul-betul siap. Tinggal menunggu izin dari Satgas dan bapak bupati,” Pungkas perempuan yang juga menjabat Kadis Kominfo itu. (*/Rois)
