MADIUN, beritalima.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menggandeng Pemkot Madiun, Jawa Timur, untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi dan meningkatkan akurasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Untuk itu, BPJS mengundang walikota, Sekda dan dinas terkait untuk melakukan koordinasi secara langsung. Diantaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Selasa 16 Juli 2019.
Walikota Madiun, H. Maidi, mengatakan, pencocokan data merupakan langkah untuk meningkatkan pelayanan.
“Akan kita evaluasi data dari BPJS dan Dukcapil seperti apa. Evaluasi keluhan dari masyarakat seperti apa. Harapannya supaya masyarakat Kota Madiun ini tercover BPJS semua, meskipun saya harap semua sehat,” kata H. Maidi.
Nanti, lanjutnya, di tahun 2020 setiap ada yang meninggal dunia akan mendapat santunan dari Pemkot Madiun. Sehingga validitas data ini akan merumuskan data yang riil.
“Kedepan, harapannya BPJS mampu mendata tingkat kesehatan warga kota secara detail. Sehingga nantinya pemkot bisa menentukan kebijakan berdasarkan kajian yang tepat,” tuturnya.
Sementara itu Kepala BPJS Cabang Madiun, Tarmuji, menjelaskan, pihaknya sedang berupaya menyesuaikan data yang ada di BPJS dengan data yang berasal dari Dukcapil.
“Harapannya, angkanya akan sama. Jadi nanti biar tidak ada lagi masyarakat yang mengurus BPJS bolak- balik karena data KIS dan KTP tidak sesuai. Kalau sudah ada kesesuaian kan tidak perlu bolak balik lagi,” terang Tarmuji. (Sumber Kominfo. Editor: Astono).
Ket.Foto: H. Maidi (tengah).
