SURABAYA, Beritalima.com-
Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) dipastikan bisa menjadi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Sebab, kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjalan stagnan bahkan cenderung akan menurun.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Dr Ir Aris Mukiyono MT, MM akhir pekan lalu.
‘’BMD atau asset milik daerah, sangat potensi dioptimalkan menjadi mesin pendapatan,’’ tandas Aris.
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jatim ini mengulas aset-aset milik pemprov Jatim yang selama ini masih belum ‘ditangani’ secara baik dan benar.
Dikatakan Aris, selama ini kekuatan APBD masih bertumpuh pada kekuatan pendapatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu juga berharap pasokan dana segar dari pemerintah pusat dengan berbagai bentuk.
Dua instrumen itu kondisinya tidak selalu stabil. Setiap tahun masih mengalami kenaikan dan penurunan. Bahkan, sangat mungkin akan terus mengalami penurunan di masa-masa yang akan datang.
‘’Anggaran dari pusat nilainya belum tentu sama apalagi ada kenaikan. Tapi, kemungkinan turun sudah pasti ada. Kenapa, pemerintah pusat sendiri juga ‘sangat ingin’ mengelola keuangannya sendiri,’’ rincinya.
‘’Motor dan mobil paling banyak di kota-kota besar. Di Surabaya atau Malang atau Sidoarjo. Bagaimana dengan kota-kota kecil di Jatim, yang jumlah mobil dan motornya sedikit, tentu APBD-nya juga kecil. APBD yang besar tentu hanya milik di kota-kota besar saja,’’ urai Aris tentang kekuatan APBD jika bertumpu pada PKB.
Menurut Aris, BMD atau aset milik Pemprov Jatim sangat banyak sekali. Istimewanya lagi aset-aset tersebut potensi bisnisnya sangat tinggi. Artinya, aset itu nilai jualnya sangat tinggi jika ditawarkan kepada investor.
‘’Sekarang kami terus update data dan potensi BMD yang kita (Pemprov Jatim) miliki. Sewaktu-waktu ada calon investor ingin memanfaatkan aset kita untuk usahanya maka tinggal bicara bisnisnya saja,’’ kata Aris sembari menyebut beberapa aset potensial di Jatim yang dimaksudkan.
Penanganan BMD secara professional, tidak saja dilakukan BPKAD Jatim atas BMD milik Pemprov Jatim semata. Sebaliknya BPKAD Jatim juga terus mendorong BPKAD kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama.
Bahkan, BPKAD Jatim tidak pernah berhenti mengajak road show BPKAD kabupaten/kota ke luar Jatim. Utamanya ke provinsi lain yang memiliki investor sangat berpotensi. Dikemas dalam Forum Optimalisasi BMD Jatim, BPKAD kabupaten/kota ternyata sangat antusias.
‘’Alhamdulillah, banyak potensi BMD kabupaten/kota layak jual. Bahkan, sudah ada investor asal Batam yang teken kontrak dengan BPKAD Probolinggo mengoptimalkan asetnya untuk kawasan wisata dan bisnis,’’ rincinya.
Ditambahkan Aris, masuknya investor ke kabupaten/kota memanfaatkan BMD daerah memang tidak serta merta mendongkrak PAD Pemprov Jatim. Tetapi, optimalisasi BMD kabupaten/kota secara tidak langsung memperkuat putaran ekonomi setempat.
‘’Jika putaran ekonomi naik, maka angka kemiskinan, angka pengangguran secara otomatis bisa berkurang. Dan masuknya investasi di Jatim juga bertambah. Yang begini ini juga tanggung jawab Pemprov Jatim,’’ pungkas Aris.(Yul)
