SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah IndarParawansa meminta kepada bupati/walikota dalam menggunakan daftar isianpelaksanaan anggaran (DIPA) harus bisa tersampaikan kepada penerima manfaat.Ia meminta seluruh pihak tak hanya melakukan ‘sent’ program tapi juga memastikanprogram ‘delivered’ pada masyarakat.
Seperti beberapa kali disampaikan olehPresiden.Pesan itu disampaikan Gubernur Jatim saat membuka Rapat KoordinasiProvinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah DalamRangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk MewujudkanIndonesia Maju dan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2020 di Convex GrandCity Surabaya, Jumat (22/11).
“Pastikan DIPA maupun dana desa sampai pada penerima manfaat. Tidakhanya terkirim, tetapi sampai kepada penerima manfaat. Diumpamakan jika kitamengirim pesan WA (whatsapp) bukan hanya ‘sent’ saja tapi harus ‘delivered’ padapenerima sebagaimana pesan pak Presiden,” ujar Khofifah.Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/walikota ini juga disertaitransfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, total DAK dan alokasi danatransfer daerah dan desa se Jatim jumlahnya mencapai Rp. 79,31 triliun.Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritaspembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun2045. Ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam limatahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur,pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan,reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.“Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak Presiden.Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang.
Silakansegera dilakukan lelang. Jangan diakhir-akhir tahun anggaran kemudian masih adaanggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” paparorang nomor satu di Jatim sambil menjelaskan penyerahan DIPA ini melanjutkanpenyerahan DIPA yang dilakukan di pusat pada tanggal 14 November yang lalu.
Karena itu, jelas Mantan Mensos di era Presiden Jokowi, rakor ini merupakansarana dalam membangun sinergitas sekaligus bisa membreakdown programprioritas nasional yang disampikan Presiden RI Jokowi dalam Rakornas di SentulBogor, Rabu (13/11) lalu. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut darirakornas tersebut.
“Ini penting untuk memberseiringkan antara seluruh program nasional denganprogram yang dimiliki provinsi, maupun kabupaten/kota sampai tingkat desa dankelurahan. Agar seluruh program nyambung dari pemerintah pusat sampai desa,”pungkasnya.
Jatim Siap Wujudkan Indonesia Maju 2045Lebih lanjut disampaikannya, Jatim siap mewujudkan Indonesia Maju 2045.Karena itu Jatim ingin menjadi kontributor yang mendahului provinsi lain dalampenyelenggaraan Rakor tingkat provinsi Sinergi Pemerintah Pusat dan DaerahDalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional UntukMewujudkan Indonesia Maju.
Dengan demikian bisa terintegrasi dalam memahamilima program prioritas nasional menuju Indonesia Maju 2045.“Jatim siap untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Pertama daripembangunan infrastruktur.
Kedua dari pembangunan sumber daya manusia.Kemudian ketiga ada perampingan dari regulasi. Sebelum Kabinet Indonesia Majudilantik, kami sudah mengkoordinasikan dengan seluruh OPD di Pemprov Jatim.Kalau memang ada Perda-perda yang kemungkinan bisa menghambat investasi,maka kita akan kordinasikan dengan DPRD. Kita dilakukan koreksi bersama.
Kemudian transformasi ekonomi , kita juga berharap bahwa ada proses yangdiseiringkan dengan reformasi birokrasi,” paparnya.Dijelaskan Gubernur Khofifah, jika pada Rakornas mengundang tingkatnasional hingga kabupaten/kota. Maka rakor di provinsi ini dirinya mengundangkabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, juga perwakilan dari Kelurahan dan desa.Selain itu juga dilengkapi lagi ormas-ormas keagamaan, perguruan tinggi, Apindo,perwakilan BUMN dan BUMD.
Guna mendukung program prioritas nasional, dirinya menyampaikan bahwaPemprov Jatim memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar sepertipembangunan jamban berbasis rumah tangga (jambanisasi), penyaluran listrik(elektrifikasi).
Targetnya pada tahun 2021 seluruh wilayah Jatim teraliri listrik karenamasih ada sebanyak 235 ribu rumah tangga di Jatim yang masih belum teraliri listrik.Apresiasi Jatim Sebagai Provinsi Pertama Tindak Lanjuti Rakornas IndonesiaMaju Pada kesempatan yang sama, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malikmengapresiasi Jatim sebagai provinsi pertama yang menindaklanjuti kegiatanRakornas Indonesia Maju. Artinya Jatim memiliki komitmen yang tinggi untukmendukung Indonesia Maju.“Pak Menteri menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kepentingan diJatim untuk memperhatikan betul pesan Bapak Presiden tentang pentingnyakomunikasi. Betapa pentingnya kita membangun kebersamaan,” jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jatim DeddySopandi mengatakan, peran APBN mempunyai peran penting untuk mewujudkanpembangunan Indonesia tahun 2045. DIPA dan TKDD Provinsi Jatim mencapai Rp.79,3 triliun. “Provinsi Jawa Timur mempunyai urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan JawaBarat hal tersebut dapat dilihat bahwa Jatim memiliki peran penting dalampembangunan di Indonesia,” katanya.
Kegiatan rakor ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dan menguatkansinergi antar jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga
kecamatan, serta unsur lainnya terkait lima prioritas pembangunan nasional untukmenuju Indonesia Maju.Selain menyerahkan DIPA, Gubernur Khofifah juga menyerahkanpenghargaan tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran, laporan keuangan,dan kredit usaha rakyat.
Selanjutnya Gubernur Khofifah melakukan penandatanganan Komitmen atauMoU Pencananganan Gerakan Jawa Timur Menabung. Dengan satu siswa satuakun atau One Student One Account.
