JAKARTA, Beitalima.com– Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma (Persero), Ganti Winarno Putro mengatakan, pihaknya menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga yang tidak ditentukan. Rencana awal perusahaan plat merah itu bakal melaksanakan vaksinasi berbayar, Senin (12/7).
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin dalam keterangan pers pekan ini mengatakan, batalkan kebijakan itu sebab posisi Pemerintah saat kondisi bencana kemanusiaan akibat pandemi tidak boleh membuka ruang pengambilan keuntungan dari penjualan vaksin dengan dalil apapun. “Saat ini pelayanan kesehatan harus dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat.”
Senator muda dari Dapil Provinsi Bengkulu tersebut juga menambahkan bahwa jika ada vaksinasi berbayar dari negara kepada rakyatnya pasti akan melukai rasa keadilan serta berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.
“Fungsi negara melindungi seluruh rakyatnya. Dalam kondisi bencana Pandemi Covid-19, tidak ada boleh pembedaan perlakuan terhadap orang yang mampu ataupun tidak mampu. Semua harus mendapatkan rasa keadilan”, tegas dia.
Yang harus dievaluasi adalah strategi dan target vaksinasi dicanangkan pemerintah satu juta per hari.
“Kekebalan komunal melalui vaksin secara masif adalah langkah pemerintah dalam melawan Pandemi Covid-19. Hanya saja mesti dievaluasi khusus apakah strateginya sudah tepat dan sesuai capaian terhadap target satu juta per hari.”
Sultan juga meminta pemerintah mengevaluasi strategi vaksinasi yang dinilai kurang tepat sasaran dan tidak berorientasi kepada ketahanan kinerja ekonomi nasional.
Menurut dia, tingginya angka kasus positif di tengah gencarnya kegiatan vaksinasi di masyarakat yang bahkan justru tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penurunan kasus positif harian.
Artinya proses vaksinasi yang dilakukan selama inibelum efektif memotong mata rantai polarisasi penyebaran virus Corona.
Ini karena Pemerintah juga mempertimbangkan geliat aktivitas ekonomi nasional agar terus berputar.
“Namun, kita lupa yang menggerakkan roda ekonomi nasional adalah 140 juta tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih aktif berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di tengah ancaman pandemi Covid-19”, ungkap mantan ketua HIPMI bengkulu ini.
Karena itu, kata Sultan, selain tenaga kesehatan, pendidik, dalam sudut pandang lainnya seharusnya kelompok tenaga Kerja adalah objek vaksinasi prioritas yang utama jika kita ingin menekan angka kasus positif harian sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional.
“Jadi, kalau alasan pemerintah menerapkan vaksin berbayar untuk mempercepat proses pemerataan vaksinasi bagi masyarakat itu tidak tepat,” kata mantan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tersebut.
Sultan juga meminta pemerintah tetap fokus membangun alternatif Rumah Sakit Darurat dengan dukungan fasilitas penanganan yang optimal bagi pasien penderita Covid-19.
“Penambahan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat adalah prioritas kebutuhan yang mesti disiapkan pada saat ini. Sebab kita harus menyiapkan diri dalam skema terburuk sekalipun untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)
