JAILOLO, beritaLima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, menilai dalam program 100 hari awal kepemimpinan Bupati Halbar Danny Missy dan wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando telah menipu warga Halmahera Barat (Halbar).
Pasalnya, dalam masa seratus kerja sudah Janjinya dapat menyelesaikan sengketa 6 Desa kecamatan Jailolo Timur, yang telah masuk wilayah kabupaten Halmahera Utara (Halut), menfungsikan Bandara Kuripasahi.
Selain itu, termasuk Bis Sekolah akan melayani pelajar seluruh kecamatan, di kabupaten Halmahera Barat.
“Dari program 100 hari ini, Bupati Danny berhenti sudah untuk bohongi masyarakat Halbar lagi,”ungkap Anggota DPRD Halbar Yan Frangky Luang kepada beritalima.com, Rabu (11/5), di kantor DPRD Halbar.
Menurutnya, terkait 6 desa itu secara yuridis masuk kabupaten Halmahera Utara (Halut). Sehingga, tidak muda hanya diucapkan seorang Bupati Halbar dalam waktu singkat menyelesaikan sengketa desa tersebut untuk kembali masuk kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tetapi harus patut dikaji dari aspek hukum karena sebelumnya desakan itu telah dilakukan.
Selain itu, Bandara Kuripasahi itu juga masih sengketa lahan. Sebab, dari Angkatan Udara (AU) dengan warga setempat saling mengklaim memiliki wilayah bandara tersebut. Bukan hanya itu, termasuk Bus sekolah yang operasinya hanya di wilayah kecamatan Jailolo, sementara kecamatan lainnya seperti kecamatan lainnya tidak ada. Maka ini bentuk diskriminasi.
“Pernyataan abal – abal dari Bupati Halbar Danny Missy ini sangat lucuh, karena sebelumnya tidak mengkajinya,”semprot Frangky.
Lanjut Frangky, program seratus hari menimbulkan banyak pertanyaan, jangan hanya mengambil sisi sosialnya tetapi juga dari segi hukum. Untuk itu, program itu yang jelas tidak akan selesai dalam jangka waktu dekat ini.
“Saya jamin sampai 24 mei 2016 genap 100 hari program Bupati tidak akan selesai,”tegasnya.
Frangky juga menambahkan, program Bupati terkait difungsikannya Bandara Kuripasai hanyalah kepentingan pengusaha Hengki Polisar untuk pesawatnya, karena dampak untuk warga Halbar tidak ada. Apalagi Henki adalah anteknya Bupati Danny Missy. Sehingga harus dipaksakan untuk difungsikan bandara.
“Ini diduga pesawatnya Hengki di bandara Babullah Ternate itu kan dikenakan pajak parkir, jadi mau lepas dari bayaran itu, alternatifnya bandara Kuripasai paksa difungsikan agar pisawat henki bisa saja gratis,”pungkasnya. (ssd)
