MADIUN, beritalima.com- Bertempat di halaman Pusat Pemerintahan (Puspem) Mejayan, Bupati Madiun, Jawa Timur, H. Muhtarom, memberangkatkan pengiriman beras Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Senin, 8 Mei 2017.
Saat melakukan pemberangkatan perdana di tahun 2017 ini, hadir pula anggota Forkopimda, Sekda Tontro Pahlwanto, Kepala OPD dan Camat. Hadir pula pengurus dan anggota Gapoktan Kabupaten Madiun dan karyawan/ti Pemkab Madiun.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan, pengiriman beras kali ini sebagai kelanjutan pengiriman beras tahun 2016 yang lalu.Karena Gapoktan Kabupaten Madiun sudah sejak lama bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia se Jabodetabek dalam penyediaan beras.
“Kerjasama ini terlaksana karena sebelunya Pemkab Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan, telah menjalin kerjasama (MoU) yang saling menguntungkan dengan Toko Tani Indonesia se Jabodetabek,” kata H. Muhtarom, dalam sambutannya.
Gapoktan Kabupaten Madiun, lanjutnya, telah konsisten dengan kerjasama tersbut. “Maka pada tahun 2017 ini kerjasama tersebut dilanjutkan kembali. Ini merupakan bagian dari program Pemkab Madiun dalam upaya Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dalam rangka merealisasikan Nawacita Presiden RI,” paparnya.
Dikatakanya, bagi Pemkab Madiun, peningkatan hasil produski pertanian bukan semata-mata karena target atau yang lain. Tapi ini sesuai kebutuhan. Apalagi, Kabupaten Madiun dipercaya untuk menjalankan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) pola baru. Yakni pasokan beras sebanyak 10 ton ke Toko Tani Indonesia se Jabodetabek.
Pada tahun 2016, produksi beras di Kabupaten Madiun mencapai 311 ribu ton dengan surplus beras lebih dari 240 ribu ton. “Kabupaten Madiun tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan beras meskipun sebagian hasil panen dipasok ke daerah lain. Dengan kondisi beras yang demikian adanya, berarti Pemkab Madiun telah memberikan kontribusi riil dalam penyediaan pangan nasional. Jadi apabila di Kabupaten Madiun sampai terjadi puso, maka yang merasa rugi bukan saja petani Kabupaten Madiun, tetapi juga pemerintah,” urainya.
Demikian pula kalau sampai terjadi serangan hama/penyakit tanaman. Pemkab Madiun akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada petani. “Untuk itu, kepada Gapoktan, Kelompok Tani, PPL dan Mantri pertanian semuanya harus aktif turun ke wilayah. Di Kabupaten Madiun, untuk mengeksistensi petani, telah menggunakan penyuluh dengan pola poly valen. Dimana masing-masing penyuluh harus menguasai 4 materi. Baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan dan lainnya,” terang H. Muhtarom.
Untuk mendukung pola tersebut, lanjutnya, seluruh PPL telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus. Sehingga mereka dapat langsung terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan petani. “Selanjutnya masing-masing PPL tersebut akan bisa bertanggungjawab hingga dua desa sekaligus. Ini berarti bahwa apabila sewaktu-waktu petani membutuhkan pimbingan dan pembinaan, akan cepat menemukan PPL nya. Sehingga komunikasi bisa lebih cepat,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah telah menetapkan standart harga pasar. Tidak menutup kemungkinan, HPP ini akan berada dibawah harga pasar. Pemerintah juga berorientasi agar produksi pertanian mempunyai nilai lebih.
“Sekarang Kabupaten Madiun sedang mengembangkan agro bisnis. Jadi petani harus berorientasi bisnis agar hasil produksi pertaniannya terus mempunyai nilai tambah. Agar hasil pertaniannya bisa mempunyai nilai tambah, agar pada saat panen raya petani tidak rame-rame menjual hasil penennya. Tahan dulu sampai ada kenaikan harga baru dijual. Jangan seluruh hamparan ditanami padi. Harus ada tanaman lain seperti melon, lombok, tomat untuk menjaga stabilitas harga tanaman pangan dalam arti luas. Ini sebagai salah satu bentuk petani berorientasi bisnis,” pungkas H. Muhtarom. (Bag. Humas Setda Kabupaten Madiun/Editor Dibyo).
