MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, H. Ahmad Dawami, mengaku sudah mendengar informasi jika pihaknya salah satu kepala daerah yang ditegur Mendagri terkait pembayan insentif tenaga kesehatan (Innakes). Terkait hal tersebut, ia langsung memberi klarifikasi, Selasa 31 Agustus 2021.
Bupati menegaskan, Pemkab Madiun telah melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Innakes) di daerah. Bahkan ia mengaku ingat betul kalau terakhir pembayaran pada tanggal 26 Agustus, yang lalu.
“Sebenarnya sudah dibayarkan, terakhir pembayaran tanggal 26 Agustus kemarin dengan total anggaran sekitar Rp. 19 milyar. Karena dari awal kita sudah anggarkan pagu untuk Innakes ini. Memang ada tahapannya. Januari sampai Maret itu lebih dulu, kemudian April sampai Juni itu menyusul. Pembayaran sudah sampai bulan Juli,” terang H. Ahmad Dawami.
Ketika dikonfirmasi apakah ada kemungkinan laporannya belum sampai pusat, ia mengaku kurang tahu tentang hal itu. Karena hingga Selasa 31/8/2021 siang, dirinya belum menerima surat teguran itu.
“Yang jelas, Innakes di Kabupaten Madiun yang semua sudah clear,” tandasnya.
Bupati bisa memastikan hal itu, karena dirinya langsung mengawal sendiri Innakes. Untuk itu, ia paham betul prosedur pembayaran terhadap sekitar 3.992 Innakes, dengan nilai masing-masing nakes bervariasi sesuai porsinya.
Bupati kembali menegaskan, sejak awal pihaknya mengikuti semua instruksi maupun prosedur dari pusat. Karena mulai tahun 2020 lalu, Innakes ini sesuatu yang baru sehingga memang ada pergeseran anggaran.
“Contoh, di 2020 ditetapkan pagu Rp. 16 miliar, direfokusing menjadi Rp. 20 miliar. Contohnya seperti itu. Artinya kita menyadari nakes beresiko ketika menangani Covid. Sehingga harus kita perhatikan,” tuturnya.
Disinggung apakah akan melakukan klarifikasi ke Kemendagri, menurutnya tidak perlu. Hal ini bisa untuk evaluasi dirinya dan jajaran.
“Jadi Kemendagri beri teguran itu baik untuk introspeksi. Tapi yang jelas saya sampaikan, Innakes di Kabupaten Madiun sudah selesai semua,” pungkasnya. (Dibyo).
Ket. Foto: H. Ahmad Dawami/dok.
