Raja Ampat,beritalima.com-Usai menggelar rapat internal dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang juga dihadiri Anggota DPRD Raja Ampat, Pimpinan Perusahaan Listrik Daerah (PLTD),Bupati Raja Ampat,H.Abdul Faris Umlati,SE menegaskan sekaligus memastikan pada tanggal 17 Agustus 2016,PLTD yang selama ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dipercayakan pengelolaannya kepada pihak PLN Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Rapat yang kami gelar dengan PLTD bersama SKPD terkait,dan para anggota DPRD Raja Ampat,membahas tentang langkah-langkah yang akan kita ambil atau kita lakukan terkait penyerahan Perusahaan Listrik Daerah (PLTD) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar nantinya pengoperasiannya tidak terkendala atau sesuai dengan harapan masyarakat”,ungkap Bupati Raja Ampat,H.Abdul Faris Umlati,SE kepada wartawan dikantornya usai menggelar rapat dengan Pimpinan PLTD dan SKPD terkait pada,Senin (18/07/2016).
Lanjut Faris,untuk diketahui bagi rekan-rekan media,persyaratan yang diminta oleh pihak PLN terkait pemasangan penyambungan jaringan listrik itu harus memiliki Sertifikat Layak Operasional (SLO) yang diterbitkan oleh PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional) tujuannya jika terjadi kebakaran pada pelanggan PLN akan mendapatkan santunan sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketanaga Listrikan,Peraturan Pemerintah,dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/K/20/Men2012.
Dikatakan Faris,PLN beroperasi di Waisai Raja Ampat akan menggunakan sistem Prabayar,untuk itu yang pertama kita akan menginventalisir tunggakan-tunggakan yang belum dilunasi PLTD,yang beberapa yang menjadi kekurangan kita persiapkan dibantu oleh Pemda (Pemerintah daerah),untuk penyambungan Listrik PLN untuk rumah tangga dari daya 450 sampai 900 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat ekonomi lemah atau kurang mampu akan digratiskan,bagi masyarakat ekonomi menegah keatas atau masyarakat yang mampu,untuk penyambungan baru akan digratiskan,namun harus membayar tunggakan kepada PLTD terlebih dahulu.
Saat ditanya wartawan,apakah PLN pada tanggal 17 Agustus 2016 dipastikan terangi Waisai Kabupaten Raja Ampat,‘‘kalau untuk dokumen masuk dalam barang yang tertunda,namun untuk PLN beroperasi pada tanggal 17 Agustus tetap dilaksanakan”,pungkasnya.(Zainal)
