Bupati Situbondo Apresiasi Masukan DPRD Atas LKPJ 2022

  • Whatsapp
Rapat paripurna penyampaian LKPJ 2022 di kantor DPRD Situbondo. (Bet/beritalima.com)

SITUBONDO, beritalima.com – Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj. Khoirani mengapresiasi masukan dari DPRD Situbondo. Wakil rakyat tersebut menilai perlu ada peningkatan kualitas kinerja Pemerintah daerah (Pemda).

Sebab, dari hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala Daerah Tahun 2022, beberapa target kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berjalan maksimal. Pasalnya sejumlah program belum ada yang tercapai maksimal.

“Intinya apa yang menjadi masukan dari para Anggota DPRD Situbondo akan kami tindaklanjuti,” ujar Wabup Situbondo, Rabu (12/4/2023).

Lebih lanjut, Wabup mengapresiasi kinerja Anggota DPRD Situbondo dalam menjalankan fungsinya, termasuk pengawasan kepada Pemkab Situbondo.

“Semoga hubungan yang baik ini bisa terus kita tingkatkan. Sehingga Kabupaten Situbondo semakin baik lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi menjelaskan, setelah anggota dewan melakukan pembahasan LKPj Tahun 2022 bersama OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) banyak program yang tidak terealisasi. Bahkan yang terealisasi pun sangat minim.

“DPRD memberikan beberapa catatan dalam rapat paripurna terkait LKPJ Kepala daerah tahun 2022. Ini sebagai masukan dari anggota dewan untuk pemerintah daerah, supaya ke depan ada perbaikan yang lebih baik untuk peningkatan kinerja. Jangan sampai kinerja Pemerintah ke depan semakin turun,” ujarnya.

Dia mencotohkan, sektor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo masih minim. Bahkan secara regional, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum masuk dalam urutan ke sepuluh.

“Memang jika dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita naik. Tapi kenaikannya masih terbatas. Bahkan jika dibandingkan dengan skala regional se Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Situbondo belum masuk sepuluh besar,” ungkapnya.

Edy menilai, minimnya pertumbuhan ekonomi dilandasi beberapa faktor. Seperti penarikan pajak pendapatan yang masih kecil. Kemudian, tidak menggali potensi lain yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami mengapresiasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PAD. Namun ke depan harus lebih dimaksimalkan lagi. karena banyak potensi-potensi lain yang bisa menghasilkan PAD tapi tidak pernah tersentuh,”ungkapnya.

Selain itu, Edy mengatakan, sejumlah program untuk meminimalisir angka kemiskinan di Situbondo juga perlu ditingkatkan. Pemerintah harus memastikan bahwa program kerja tersebut benar-benar bisa mengatasi masalah tersebut.

“Perlu ada pengawalan ketat dari pemerintah daerah. seperti program untuk mengatasi angka kemiskinan bisa berjalan maskimal hingga kepada masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, Edy berharap, perlu ada evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan. Hal itu untuk mempercepat penanganan kasus kemiskinan.

“Ada evaluasi yang harus dilaksanakan. Hal itu menyangkut efektivitas kegiatan yang dilakukan. Apakah sudah tepat atau perlu ada program lain yang lebih fokus untuk bisa mengatasi kasus kemiskinan di Situbondo,”pungkasnya. (*/Adv/Bet)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait