TEMINABUAN, Beritalima.com – Bupati Sorong Selatan ( Sorsel ) Samsudin Anggiluli,SE minta Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong sejumlah kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Pernyataan ini disampaikan Bupati Samsudin Anggiluli,SE saat memaparkan materi dalam rapat koordinasi Forum Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ( Rakor Fordasus ) dan Pameran Hasil Pembangunan Otsus di Aimas Convention Center, Jumat (8/12/2017) kemarin.
Dalam paparanya Bupati Samsudin Anggiluli,SE menjelaskan gambaran penggunaan dana otsus yang dikelola Pemkab Sorong Selatan dari tahun
2009 hingga tahun 2017. Dalam kesempatan yang sama Bupati meminta Pemprov Papua Barat membantu mendorong sejumlah regulasi dan kebijakan keberpihakan kepada orang
asli papua (OAP).
Bupati Sorsel meminta Pemprov untuk bersama mendorong dan menetapkan Perdasus dan Perdasi yang ada sehingga nantinya dapat menjadi payung
hukum untuk melangkah dan mengelola dana otsus. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dana otsus dapat digunakan secara benar sehingga
nantinya tidak terjerumus dengan masalah hukum.
Selain itu bupati Samsudin Anggiluli,SE minta agar Perpres No 48 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka
percepatan pembangunan provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang dikhususkan bagi OAP agar dapat diterapkan di Provinsi Papua Barat,
“ Mekanisme Pengadaan langsung dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) kiranya dapat juga diberlakukan di seluruh Provinsi di Papua dan Papua Barat,” ungkap bupati.
Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi peluang kerja bagi seluruh orang asli Papua. Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Dominggus Mandacan usai mendengar Paparan dari sejumlah Bupati mengatakan saat ini yang terpenting
adalah bagaimana setiap pemerintah kabupaten segera menyiapkan data Kependudukan yang valid tentang OAP hal ini dimaksudkan agar dana
otsus ini dapat diberikan tepat sasaran bagi setiap OAP.
Gubernur meminta agar kedepan semua kegiatan yang alokasi dana berasal dari Otsus hendaknya dicatat dan bila perlu dipampang dengan tulisan
yang dapat dilihat khalayak ramai.dan sangat perlu di data sejauh mana dan seberapa banyak bantuan yang telah diberikan kepada OAP dari tahun ketahun sehingga dapat terukur.
Sementara itu Direktur Penataan Daerah Otsus Dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Drs.Yusharta H MPd dalam arahanya memberikan apresiasi sebesar besarnya kepada semua kepala daerah yang telah berupaya keras menemukan cara cara terbaik untuk
mendapatkan modus pembangunan yang tepat bagi masyarakat.
Dijelaskan pula bahwa melalui forum yang digelar ini pihaknya selaku ditjen Otda akan menjadikan isu yang ditangkap saat ini, menjadi
bagian yang akan didiskusikan di Kementerian nantinya. Rakorfordasus yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dihadiri oleh Direktur Penataan Daerah ,Otsus Dan
DPOD Dtrjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Drs.Yusharta H MPd,Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel D.Mandacan, Anggota DPR
Papua Barat Farida Kalasin, Anggota MRP Papua Barat,serta seluruh kepala daerah Kabupaten diwilayah Provinsi Papua Barat.( Engel Berto)
