TORAJA UTARA-www.beritalima.com-Rencana Bupati Toraja Utara,Kalatiku Paembonan menciptakan Pemerintah yang bersih mestinya diawali adanya lelang jabatan dengan ‘memangkas’ ada rekayasa serta spekulasi,bahwa pejabat yang mengisi setiap jabatan sesuai hasil lelang jabatan tersebut.
Jika,upaya Bupati menciptakan pemerintahan yang bersih ‘setengah hati’ dikwatirkan niat Bupati itu akan sebatas wacana.Tentunya hal itu akan semakin memperkeruh situasi soal lelang jabatan yang terkesan diwarnai sarat kepentingan.
Hal itu terindikasi penempatan jabatan itu terlihat sarat kepentingan,adanya tarik ulur soal pelantikan yang terjadi, salah satu mengindikasikan adanya pihak-pihak tertentu ‘bermain mata’ dengan Bupati soal penempatan jabatan atau telah menjadi rahasia umum soal ‘jatah’.
Memiliki hak preogratif, Kalatiku Paembonan mestinya tidak terkontaminasi dengan suara ‘bisikan’ yang dapat mempengaruhi kebijakannya.Sebagai Bupati,mengacu dari hasil lelang jabatan itu sangat membantu mereka untuk menentukan siapa-siapa pejabat yang layak masuk dalam jajaran Kabinetnya guna mendukung upaya Kalatiku menciptakan Pemerintahan yang bersih.
Menyoal hal tersebut Derektur LSM Wosindo,Tomy Tiranda,mengingatkan kepada Bupati,niat Kalatiku Paembonan menciptakan Pemerintahan yang bersih mestinya di awali dari hasil lelang jabatan.
Jelas Tomy lagi,Wartawan senior itu,Bupati dengan hak prerogatifnya,jangan mudah terkontaminasi dan “terjebak” sebaiknya hasil lelang jabatan di publikasikan guna menjaga transparansi sehingga tidak ada yang merasakan dirugikan,sebab diumumkan lewat media masa,hasil lelang bagi peserta lelang yang ikut lelang jabatan itu.
“Menciptakan pemerintahan bersih mestinya di lakukan dari hasil lelang jabatan yang trasparansi seperti apa yang diakukan masa kepemerintahan bapak Basuki Purnama atau Ahok,masa beliau Gubernur DKI Jakarta, mereka tidak mau ‘pusing’ jabatan ditempatkan berdasarkan hasil lelang jabatan,”ungkap Tomi via selurernya,Senin (9/1).
