HONG KONG – Buruh migran Hong Kong mengeluhkan biaya penempatan yang terlalu mahal kepada Sri Adiningsih dan Sidarto Danusubroto, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Aturan baru di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong juga meresahkan migran.
“Tolong sampaikan kepada Presiden supaya biaya penempatan ditekan, sehingga pemotongan gaji semakin sedikit,” ujar Trismini Sugito, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Hong Kong dalam dialog di KJRI, Minggu (24/4) malam.
Puluhan anggota BaraJP, menyampaikan berbagai masalah sekitar Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jika Presiden Jokowi tidak segera turun tangan, maka “penyiksaan” aturan sekitar buruh migran sekarang akan semakin dasyat.
“Bahkan kami mengudang Presiden ke Hong Kong, supaya kita pecahkan rekor Narendra Modi di New York 2014, bertemu dengan 18.500 orang keturunan India. Di Hong Kong, 50 ribu orang bisa kami hadirkan,” kata Trismini.
Para migran juga menyampaikan keluhan perayaan HUT RI yang tidak bisa diikuti banyak migran, karena hanya diselenggarakan di KJRI. Migran ingin agar pesta kemerdekaan diadakan di Lapangan Victoria, Hong Kong.
Wantimpres juga diminta mendukung pembangunan Islamic Center Indonesia di Hong Kong. Supaya migran mempunyai bekal setelah tidak menjadi TKI, pemerintah diminta mendukung Kampung Segoro, kompleks pertanian dan permukiman di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. (dd)
