MADIUN, beritalima.com- Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kota Madiun cukup tinggi. Yakni dengan nilai final 90,09 persen. Hal itu menandakan bahwa Kota Madiun serius dalam menutup celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Madiun, H. Maidi, saat menggelar apel di hadapan seluruh pejabat eselon, kepala sekolah, hingga pengawas di lingkup Pemerintahan Kota Madiun, di Ngrowo Bening Edupark, Senin 17 Januari 2022.
“Setelah saya cek di aplikasi selisihnya tidak banyak dengan daerah lain. Ini menandakan bahwa kota kita serius menjalankan kegiatan untuk menghindari korupsi. MCP tinggi perangkap menuju korupsi tertutup,” terang H. Maidi.
Untuk diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, menjadi penting jika nilai final MCP berada di angka 90 persen lebih.
“Maka dari kondisi ini, khususnya untuk teman-teman OPD, segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan aturan. Saya sebagai walikota tidak ingin ada malaah di OPD,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh walikota, Sekda Soeko Dwi Handiarto, Sekertariat DPRD, Inspektorat, dan seluruh perwakilan Kepala OPD, hingga Camat di tiga kelurahan di Kota Madiun.
Penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 itu sebagai komitmen Pemkot Madiun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientaai hasil. (Sumber Diskominfo/editor Dibyo).
H. Maidi (kiri).
