JAKARTA, Beritalima.com– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengajak masyarakat tidak termakan provokasi dalam bentuk ujaran kebencian, hasutan, mural dan berbagai bentuk ekspresi lain. Fokus Indonesia saat ini bagaimana bisa keluar secepat mungkin dari pandemi Covid-19.
Itu dikatakan politisi senior partai Golkar ini dalam sambutannya pada pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Provinsi DIY, Ibnu Mahmud di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (1/9.
Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua elemen patut mendukung berbagai langkah pemerintah yang bekerja keras mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian nasional.
Setelah mencapai target penyuntikan vaksin Covid dua juta dosis per hari, kini pemerintah meningkatkan menjadi 2,3 juta suntikan per hari.
Per 30 Agustus 2021, tercatat dunia sudah menyuntikan 5,29 miliar dosis vaksin Covid-19. China daratan menempati peringkat pertama dengan 2,04 miliar dosis vaksin. Indonesia di peringkat ketujuh dengan 98,1 juta dosis vaksin Covid-19,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet.
Wakil rayat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini menjelaskan, seiring dengan gencarnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, MPR RI juga terus gencar melaksanakan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Berupa internalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada berbagai kelompok masyarakat.
“Sebagaimana vaksinasi Covid-19, dalam melakukan vaksinasi ideologi pun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Harus diakui, masih sering terjadi keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai nilai Pancasila oleh bangsa ini, terutama oleh para penyelenggara negara yang membuat bintang penuntun itu perlahan meredup ditelan bumi.,”
Ditambahka masyarakat, terutama kaum milenial menyaksikan ideologi lain telah berkembang sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif. Sementara, Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan kembangkan ke dalam kerangka konseptual, normatif dan operatif.
Pancasila masih diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam berbagai pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir mora. Untuk itu, MPR terus mengembangkan metode internalisasi dengan contoh nyata yang mudah dipahami dan mudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
“MPR RI harus mampu membumikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Bamsoet.
Dia juga menyoroti rencana MPR RI sejak dua periode MPR RI lalu untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN jelas berbeda dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalau PPHN tetap dianggap sebagai romantisme masa lalu, semua pihak harus punya kelapangan kesadaran, masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan terang. Bangsa yang sehat harus punya kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap.
Dikatakan, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan.
Amandemen UUD Tahun 1945 yang dilakukan di awal era Reformasi membuat lembaga MPR RI tidak lagi lembaga tertinggi. Meski demikian, MPR RI masih punya kewenangan tertinggi, seperti mengamandemen UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945
Diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak dipelintir dan digoreng sebagai upaya perubahan periodesasi presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan presiden serta isu-isu lain serta kecurigaan yang tidak masuk akal, menunjukkan bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.
“Sebagai rumah kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Karena saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
