JAKARTA, Beritalima.com– Legislator senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, H Chairul Anwar Apt meminta agar Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan kondisi New Normal harus berdasarkan Indikator Epidemi yang ada selama ini, bukan berdasarkan batasan waktu atau penetapan waktu tertentu.
Hal itu diungkapkan Chairul menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto yang memastikan pembukaan Mal dilakukan Juni. “Pemerintah memberlakukan kondisi New Normal harus berdasarkan Indikator Epidemi bukan berdasarkan batasan waktu. Kami menyayangkan pernyataan Pak Mendag yang mengatakan, mal pasti akan buka pada Juni tanpa ada alasan Indikator Epidemi yang mendasari pernyataan itu,” jelas Chairul, Minggu (31/5).
Menurut anggota anggota Komisi VI DPR RI ini, Mendag harus mengikuti apa yang menjadi himbauan Presiden Jokowi yang mengingatkan bahaya potensi wabah virus Corona (Covid-19) gelombang kedua. “Pak Agus harus memperhatikan himbauan Presiden yang mengingatkan bahaya potensi Corona gelombang kedua. Memastikan pembukaan mal Juni tanpa mendasarkan pada Indikator Epidemi menurut saya merupakan tindakan yang berpotensi mengahadirkan wabah Corona gelombang kedua. Karena, otomatis ada potensi kerumunan yang menyebabkan menularan baru,” ungkap dia.
Legislator Dapil I Provinsi Riau tersebut mengatakan, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan beberapa syarat penerapan new norma. Diantara syarat utamanya adalah adanya pembuktian transmisi Covid-19 telah terkendali.
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, penambahan kasus positif 700 kasus, Minggu (31/5) dan hal itu terdapat lima provinsi yang anggapa kenaikannya terbanyak yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, NTB, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. “Hari ini saja masih ada penambahan 700 kasus di Indonesia, dan rata-rata penambahanya masih tinggi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pengendalian transmisi Covid-19 masih belum terkendali di Indonesia,” tegas Chairul.
Politisi kelahiran Pekanbaru, 13 Oktober 1963 tersebut berharap agar Pemerintah berhati-hati dalam menetapkan New Normal, pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dari bebagai Perguruan Tinggi dan organisasi profesi demi keselamatan masyarakat.
Pemerintahan Jokowi harus hati-hati dalam menetapkan keadaan New Normal. Pemerintah juga harus melibatkan para pakar berbagai Perguruan Tinggi dan juga organisasi profesi. Sebab kalau pemerintah salah langkah dalam menangani Covid-19 ini, yang terjadi adalah lebih terpuruknya lagi kondisi bangsa Indonesia baik dari segi ekonomi dan keselamatan warga masyarakat.
“Saya juga menghimbau agar masyarakat menahan diri untuk beraktifitas yang tidak terlalu penting di luar rumah dan mematuhi semua aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, agar kita bisa bersama-sama melewati wabah ini dengan baik,” demikian H Chairul Anwar. (akhir)
