MADIUN, beritalima.com- Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Ipong Muchlissoni, menilai, pemotongan anggaran bagi daerah dalam revisi APBN 2016, dinilai akan merugikan pemerintah daerah. Alasannya, karena sejumlah proyek yang sudah menjadi program Pemda, dikhawatirkan akan kandas akibat adanya pengurangan dana yang seharusnya mengucur ke APBD masing-masing daerah.
”Itu jelas merugikan. Yang kemarin (pemotongan 10% DAK pada Mei lalu) itu saja dampaknya masih terasa. Bagaimana tidak, kita sudah merencanakan pembangunan, bahkan sudah ada yang dilelang, tiba-tiba dananya dipotong. Banyak pembangunan (fisik) yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat jadi batal,” kata Ipong, kepada wartawan, Jumat 5 Agustus 2016.
Sampai saat ini, lanjutnya, memang belum diketahui secara rinci besaran dana transfer ke Ponorogo yang akan dipotong dari pusat. “Tapi mendengar dan membaca kabar soal pemotongan ini ya jelas saya kecewa,” lanjut alumnus Unmul Samarinda ini.
Mantan anggota DPRD Kaltim menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menyusun strategi khusus menyikapi pemotongan tersebut. Karena Pemkab Ponorogo tidak memiliki antisipasi khusus terkait rencana pemerintah ini.
“Begitu ketahuan yang dipotong nanti apa, bagian mana, besarnya berapa, baru kita bersikap. Kita ini kan bagian dari NKRI, bagian dari pemerintah pusat maka ya kita laksanakan rencana dari pemerintah ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Madiun, Rori Priambodo, mengatakan, pemotongan ini pernah terjadi sebelum posisi menteri keuangan diisi oleh Sri Mulyani. Yaitu pemotongan DAK sebesar 10% di mana pos anggaran yang dipotong diserahkan ke masing-masing Pemkab.
“Ada banyak pos yang bisa dilakukan pemotongan anggaran bila pemotongan dilakukan lagi. Yakni pos anggaran yang belum dilakukan lelang,” terang Rori kepada wartawan.
Namun pemotongan yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di daerah. “Menurut saya tidak ada masalah,” pungkasnya. (Dibyo)
