JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil VI Provinsi Jawa Barat (Kota Bekasi dan Depok), Hj Intan Fitriana Fauzi berharap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tongggak ekonomi Indonesia harus dibangkitkan pasca pandemi virus Corona (Covid-19).
Soalnya, ungkap politisi perempuan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dengan mengeliatnya UMKM berarti bakal menyedot tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Selama ini, UMKM adalah sektor paling banyak menyedot tenaga kerja dibandingkan sektor lain yang ada di tanah air.
Namun, virus Corona yang melanda Indonesia telah merontokkan sebagian besar UMKM di tanah air. “Kalau Pemerintah selama ini bicara UMKM tulang punggung ekonomi, itu harus kita kembangkan,” kata Intan.
Hal itu dikatakan Intan ketika tampil menjadi pembicara dalam diskusi Dielaktika Demokrasi bertajuk ‘Siasat Membangkitkan UMKM Pasca Pandemi Covid-19’ bersama Sutarmo (Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM) dan Praktisi Media, Eko Cahyono di Media Centre DPR RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis(9/9).
Pada kesempatan itu, Intan menyoroti PP No: 7/2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM tidak sepenuhnya berjalan mulus di lapangan. Berbagai relaksasi yang ada, pencairan di lapangan tidak mudah, kemudian juga mungkin masalah data UMKM, siapa penerima dan sebagainya. Tidak semua pelaku UMKM ini bisa mengakses.
Skala besar 6 BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) triliunan, bisa membantu mereka berproduksi sampai akses pasar. Kemudian, bagaimana meningkatkan skill up untuk bisa berkompetisi.
Dia berpandangan, terkait rantai pasokan tata niaga bisnis, UMKM sama dengan usaha lainnya. Para pelaku UMKM mendapatkan bahan baku lalu bagaimana mereka memproduksi. “Kalau kita bendingkan dengan negara maju, ada link and match. Apa yang diproduksi diserap oleh produksi besarnya,” beber Intan.
Intinya, pasca pandemi pemerintah harus menyiapkan rantai pasok bahan baku untuk UMKM, bagaimana produksi dengan efisien dan manajemen keuangan yang akuntabel. “Terpenting itu adalah pasar. Apakah menjual produk atau jasa ujungnya adalah pasar. Kadang yang menjadi hambatan selalu disampaikan karena UMKM kita ini belum bisa dari sisi kualitas standarisasi, kemudian tidak bisa kontinu,” jelas Intan.
Ia berpendapat, 30 persen Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah bukan hanya modal yang menjadi kendala, tetapi bagaimana produk dan jasa UMKM diserap oleh pasar.
“Saya berharap pasca pandemi UMKM lebih mandiri karena lebih 270 juta rakyat Indonesia ini adalah pasar yang, justru ini adalah kekuatan kita. Harus betul-betul bisa diserap produk dan jasa ini,” kata perempuan kelahiran Tasikmalaya, 15 Desember 1968. (akhir)
