JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian mengatakan, penting peran Pemerintah Daerah (Pemda) serta lembaga penelitian melakukan inovasi pada bidang pendidikan.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar 2020-2025 bidang Kesraitu dalam Webinar Perkembangan Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia yang digelar SMERU bermitra dengan Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) dan Mathematica pekan ini.
“Teman-teman NGO bisa dilibatkan untuk mendampingi daerah yang berminat melakukan inovasi, tapi mereka tak tahu bagaimana memulai agar dapat seperti daerah yang sudah maju atau sekarang dianggap inovatif mencoba sesuatu, karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda,” papar wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur ini.
Dikatakan, harus ada keseimbangan antara aturan yang baku dengan fleksibilitas. Rigidity dalam beberapa policy, khususnya pemerintah pusat, dan khususnya lagi sistem keuangan, itu sangat penting untuk menjadi bahasan tersendiri.
Kalau terlalu longgar, akan membuka kesempatan untuk malpraktek atau disalahgunakan, baik oleh DPRD, DPR RI, Pemerintah Pusat maupun Daerah. “Kalau terlalu rigid dan kaku, itu cenderung membuat pemimpin dan birokrasi menyerah sebelum memulai karena takut menjadi temuan.”
Sitambahkan, DPR saat ini sedang menyusun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat—Daerah. “Ini saatnya lembaga penelitian memberikan masukan. Jangan sampai hubungan keuangan pusat daerah yang baru menghapuskan dana-dana insentif daerah, karena sebenarnya dana ini mendorong Pemda berkinerja baik dalam tata kelola maupun pelayanan umum dan kebijakan publik,” kata Hetifah.
Webinar program penelitian multinegara berskala besar untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di seluruh dunia ini bertema ‘Meneliti Respons Daerah Dalam Desentralisasi Pendidikan’, yang menampilkan temuan dari 4 penelitian berbeda.
Peneliti yang memaparkan temuannya antara lain Goldy F Dharmawan (Dampak kebijakan PPDB Zonasi di Kota Yogyakarta), Luhur Bima (Pengembangan instrumen penilaian guru sekolah dasar untuk memprediksi kemampuan guru dalam mengajar di Kota Bukittinggi), Risa Nihayah (Faktor pendorong dan penghambat dalam munculnya inovasi kebijakan di daerah) dan Delbert Lim (Covid-19 dan Penurunan Kemampuan Siswa).
Hadir membuka acara Mendikbudristek Nadiem Makarim, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian serta Kepala Balitbang Anindito Aditomo.
Nadiem menyampaikan kekhawatirannya terkait capaian Skor PISA Indonesia. “Penelitian menunjukkan masih kurangnya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak dan kurang efektifnya metode pembelajaran selama ini karena tidak mampu melatih dan fokus kepada daya pikir kritis. Hasil penelitian itu menjadi dasar kami menentukan prioritas bagi payung kebijakan merdeka belajar,” kata Nadiem.
Risa menyampaikan hal yang mendorong munculnya inovasi pendidikan di daerah yakni respon pemangku kepentingan terhadap kebijakan pemerintah pusat, inovasi pendidikan bisa muncul dari masyarakat (bottom-up) atau dari inisiatif Pemda/Dinas Pendidikan (top-down), ada dukungan alokasi anggaran pengembangan dan pelaksanaan inovasi. (akhir)
