KUPANG, beritalima.com – Bentuk perhatian dan masukan yang disampaikan berbagai kalangan termasuk Perhimpunan Ikatan Dokter Umum Indonesia Provinsi NTT agar Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menutup jalur penerbangan dan pelayaran dari dan ke Kupang dan sejumlah bandara serta pelabuhan lainnya di Provinsi NTT mendapat tanggapan pihak Pemerintah Provinsi NTT.
“Barang dan jasa ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kita harapkan tetap berjalan. Mengingat NTT sangat bergantung pada wilayah lain di luar NTT; sembako dan sebagainya. Juga memang salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah mungkin membatasi penerbangan,” tandas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si., dalam siaran pers yang diterima media ini di Kupang, Minggu (22/3).
Pemerintah Provinsi NTT, kata Marius, harus bijak dalam menyikapi berbagai masukan, usul dan saran dari berbagai pihak terkait penanganan Covid-19 di Provinsi NTT. “Tetapi ketika kita menyelesaikan itu tentu dampak yang lain akan muncul. Karena khusus untuk NTT; kita membutuhkan sarana prasarana kesehatan, membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitas obat-obatan dan sebagainya; yang harus cepat didistribusi dari luar ke NTT, termasuk ketika kita mengirim sampel darah pasien ke Jakarta ke Litbang Kementerian Kesehatan RI tentu membutuhkan kecepatan yaitu transportasi udara sangat dibutuhkan,” ucap Marius, berargumen.
Selain alasan-alasan sosial ekonomi lainnya, sebut mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tetapi juga dari sisi lainnya yakni khusus untuk pelabuhan. “Kita tetap membuka jalur-jalur kapal yang masuk ke NTT; kapal barang dan sebagainya. Karena memang kebutuhan masyarakat NTT 60 – 70 prosesn masih berasal dari luar. Kita belum mandiri secara ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan itu sepertii gula, garam, beras dan sebagainya,” ucap dia.
Dia berjanji akan mengkaji hasil pemikiran dari para pengamat, para dokter tetapi juga perlu menjelaskan secara keseluruhan agar dapat dipahami oleh publik.
“Jadi kita tidak melihat dari satu variabel saja tetapi banyak variable; dan akan dianalisis lalu dari hasil analisis tersebut kita membuat dan memutuskan sebuah kebijakan. Tentu maksudnya baik tetapi kita juga menganalisis dari berbagai variabel yang lain,” kata doktor penyuluh pertanian lulusan IPB Bogor.
Di tempat yang sama, Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka, ST, MM mengaku, mengetahui adanya permintaan tersebut dari media. “Hari-hari terakhir ini di media kita baca paling tidak ada permintaan untuk penghentian penerbangan yang diminta oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia wilayah Kupang. Terkait penutupan ini tentu tidak serta merta misalnya kita melarang penumpang dari kota-kota yang masuk ke NTT. Misalnya dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar. Masuknya kemana Bandara El Tari, Tambolaka, Bandara Komodo, dan Frans Seda. Itu tidak bisa serta merta kita tutup. Hal ini tentu perlu dipikirkan,” jelas dia.
Sementara itu GM Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang, Barata belum berani mengambil keputusan. “Kita belum putuskan. Namun, untuk sementara mengantisipasi ini karena data memang menunjukkan ODP terbanyak itu berasal dari beberapa kota seperti Dempasar terbesar jumlahnya,” kata GM Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang.
Berdasarkan data itu lanjut dia, pihaknya akan coba mencari jalan keluar yang terbaik.
“Karena kalau kita tutup, itu sama saja dengan kita lockdown. Namun hal itu bukan tidak mungkin. Mungkin saja.
Namun perlu kita diskusikan secara baik dengan semua stakeholder. Tidak bisa langsung, katakan saja dinas perhubungan, bandara maupun pihak maskapai,” jelas dia yang juga diamini Kepala Kesehatan Pelabuhan Wilayah Kupang, Putu Sudarma.
“Kami di KKP, berlakukan yang namanya HAC (Health Allert Card) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Ini sudah dilakukan,” kata Putu Sudarma. (L. Ng. Mbuhang/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
