KARANG ANYAR, Beritalima.com –
Seperti Melansir Liputan6.com/Angga Yuniar) yang menarasikan bahwa pemerintah diminta segera membenahi data penerima program bantuan sosial (bansos). Sebab perbedaan data di antara instansi pemerintah membuat bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk warga sejahtera (rastra) ataupun bantuan pangan non-tunai (BPNT) tidak tepat sasaran.
Ini diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mengatakan, seyogianya ada koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah tentang pihak yang berhak menerima bansos.
Angka Kemiskinan Turun, Program Belanja Sosial BerhasilKetua DPR Minta Pemerintah Penuhi Hak Dasar Guru 3TUtang BUMN Meningkat, Ketua DPR Ingatkan Hal Ini
Menurutnya, harus ada pemutakhiran data penerima program prorakyat yang jadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
“Lakukan pemutakhiran data bersama agar terdapat keseragaman data mengenai penerima bansos sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (10/8).
Politikus Golkar ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengerahkan aparatur di tingkat kelurahan untuk mendata warga secara berkala.
Menurutnya, pendataan itu juga untuk memastikan penerima bansos sesuai dengan kriteria sebagai warga miskin.
“Melalui pendataan secara berkala akan diketahui warga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem basis data yang sama,” tutur dia.
Selain itu, dia juga mendorong Kemensos bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial selama ini. “Agar penyaluran bantuan sosial di tahap selanjutnya dapat lebih tepat sasaran,” tandas dia.
Menanggapi soal itu, aktivis sosisl Karang Anyar, Noer Arif menyatakan, bahwa semua tergantung good will pemerintah dari pusat kedaerah.
” Masalah keterlambatan pemutakhiran data penerima Bansos tersebut dapat memicu gejolak sosial, sebab di desa desa banyak kalangan yang seharusnya layak untuk menerima, karena tidak ada pemutakhiran data, maka yang seharusnya dapat menjadi tidak dapat dan sebaliknya”, papar Aktivis Sosial yang berdomisili di Desa Malanggaten ini.
” Selain itu, dalam kajian lapangan, dengan adanya ketidak tepatan pemberian bantuan sosial menimbulkan rasa ketidak adilan dan hal tersebut menimbulkan potensi kerawanan sosial baik secara pribadi maupun komunitas. Dan hal tersebut seharusnya mendorong dinas terkait untuk segera bertindak agar siatuasi kerawanan sosial itu tidak terjadi.”, imbuhnya dengan memberi penjelasan secara teknis.
Bantuan sosial memang program prorakyat, tapi jika tidak dilakukan secara efektif dan efisien akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.( str01)
