JAKARTA, Beritalima.com | Pandemi Virus Corona didunia belum usai, pemerintah Indonesia sudah menerapkan aturan “New Normal” agar perekonomian dimasyarakat kembali normal, upaya pemerintah melalui peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) no.1 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara, telah merubah anggaran penanganan Pandemi covid-19, sehingga anggaran covid-19 membengkak menjadi Rp. 695.2 Triliun.
Dengan kondisi membengkaknya anggaran negara untuk penangangan covid-19, maka akan berdampak pada perhitungan APBN yang berpengaruh pada tingkat pertumbungan ekonomi nasional, saat ini pertumbuhan pada kuartal II minus 3.8%.
Sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia diprediksi semakin menurun di kuartal II-2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi nasional akan negatif 3,8% pada kuartal II tahun ini, lebih lanjut merosotnya perekonomian Indonesia diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial (PSBB). Kemerosotan ekonomi tidak hanya dialami Indonesia, melainkan seluruh dunia, bahkan ekonomi global diprediksi negatif hingga 7%.
Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Dany Amrul Ichdan,SE,Msc, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di enam bulan sisa hingga akhir tahun 2020 sangat signifikan, salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun. Jika dirinci, anggaran tersebut terdiri untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif bagi UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral K/L dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
Lanjut Dany, “Ada 9 sektor yang dibuka pada awal “new normal” ini dan memiliki dampak signifikan pada ketahanan perekonomian negara karena sektor tersebut berpengaruh terhadap produksi, distribusi dan konsumsi,sehingga GDP tidak akan merosot jauh,rumus GDP kan Pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah konsumsi masyarakat dan ditambah selisih export dan import, sehingga dengan new normal pemerintah bisa menjalankan projek strategis nasional yang saat jni telah diusulkan sebanyak 245 project dari pemerintah pusat, Kementrian BUMN/BUMN dan pemerintah daerah, kita berharap agar pertumbuhan ekonomi kita bisa stabil diangka 2-3 persen sampai akhir tahun 2020 ini dengan daya serap tenaga kerja pada projek strategis nasional, belanja produktif pemerintah yang padat karya serta UMKM yang mulai tumbuh”, ujar Dany menyatakan ke Awak media di jakarta sabtu (27/06).
Projek strategis itu tentu harus memiliki multiplier efek dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdaya serap tenaga kerja tinggi serta keunggulan kompetitif suatu bangsa. Sehingga projek itu didorong memiliki daya tarik investasi langsung yang tinggi, sebagai contoh minggu lalu saya sempat didatangi oleh inisiator/penggagas proyek “Jakarta Integrated tunnel (JIT)”, dengan proposal project menanggulangi banjir, bahan baku air bersih, menghasilkan listrik dan terowongan bawah tanah dengan sepenuhnya investasi dari Korea.
Ini terobosan penting karena menyangkut aspek kemaslahatan masyarakat langsung dan memberikan multiplier efek yang besar dalam menyelesaikan berbagai hal strategis, asalkan memiliki feasibilty study yang bagus tentunya ini kita harus dukung.Dan masih banyak lagi partner luar negeri yang juga berminat investasi di Indonesia termasuk sektor kesehatan. Beberapa holding Rumah Sakit dan farmasi di Luar Negeri seperti IHH group beberapa bulan lalu juga pernah bertemu dengan saya untuk peminatan investasi dibidang kesehatan, RS dan industri Farmasi. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi covid penjajakan investasi dan pembuatan Feasibility study adalah momentum penting sebagai tahapan persiapan proyek investasi,imbuhnya
“Saya kemarin waktu bertemu dengan teman inisator JIT dan partner korea yang ikut serta,menyampaikan tentang usulan bisnis model dan paparan detail tentang commercial Feasibility study yang sudah dalam bentuk masterplan ke lembaga pemerintah terkait seperti ke Menko Maritim dan Investasi, KeMenko Perekonomian, Bapenas,Kementrian PUPR,BUMN dan Pemprov DKI dan Jabar agar bisa dibuatkan tahapan pelaksanaanya jika persyaratan terpenuhi semua,” ulas Dany
Selanjutnya,disamping masalah proyek infrastruktur yang tidak membebani anggaran negara, dalam hal perbaikan ekonomi ini, kita harus memperkuat fundamental ecosistem perekonomian kita dengan efektifitas penggunaan produksi dalam negeri. Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan sumberdaya yang kita miliki. Ketahanan energi, pangan, kesehatan dan produk unggulan lokal harus dimulai dengan regulasi yang kondusif penuh kepastian hukum agar industri dalam negeri bisa tumbuh cepat dan investasi domestik juga bisa dioptimalkan.
“Terakhir, kedepan berpikirlah secara ecosistem, jangan pernah berpikir sektoral yang akan menjebak kita untuk bertindak egosektoral yang tidak memberikan benefit menyeluruh, generasi milenial menjadi ‘role model’ pemimpin masa depan di Indonesia baru yang tangguh. Ketangguhan adalah kunci keberjayaan,dan pandemik ini mengajarkan generasi milenial untuk berjaya ditengah keterbatasan, bukan karena fasilitas dan kenikmatan yang membuat kita hebat. inilah makna dan harapan yang terpenting.”Berjaya ditengah keterbatasan”.pungkasnya. (RR)
