HALSEL, BeritaLima.com – Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pagi tadi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halsel, Kamis (29/4/2021)
Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap dinas BPKAD yang dinilai telah membohongi Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
Kordinator Lapangan (Korlap) Sabri Habib kepada Beritalima.com, menyampaikan aksi ini atas nama 249 Kepala Desa (Kades) Se-Kabupaten Halmahera Selatan yang tergabung dalam APDESI Halsel.
“Aksi tadi atas nama 249 Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI. Selain itu ada tiga hal yang jadi tuntutan kami juga terkait dengan anggaran yang sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan pencairannaya,” sebut Sabri selaku Wakil Ketua APDESI Halsel.
Lebih lanjut, Sabri yang juga Kepala Desa Mafa Kacamatan Gane Timur merinci tiga tuntutan tersebut diantaranya ; pertama meminta BPKAD segera membayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2020-2021 yang awalnya dikatakan hangus dan tidak bisa di cairkan lagi.
Kedua, meminta pembayaran DBH tahun 2021 tidak bisa bertahap dan Ketiga, atas nama seluruh Kepala Desa meminta ADD bulan November-Desember Tahun 2020 berkisar Rp.11. 205. 000.000,- dan pada tahun 2021 di bulan Maret-April.
“Mengenai DBH tahun 2020 itu sebagian desa sudah cair tapi di 2021 belum. Begitu juga gaji dua bulan belum cair juga,” tuturnya
Hal yang sama juga disampaikan oleh Iswadi Ishak kepala Desa Dolik. Dia menilai BPKAD dalam hal ini bendahara bantuan telah menipu para kepala desa.
Pasalnya, permintaan pembayaran DBH dilakukan akhir tahun 2020, namun saat itu BPKAD tidak mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Masuk tahun 2021 ini BPKAD merubah mekanisme bayar DBH dua kali cair. Perubahan mekanisme pembayaran itu membuat kami geram dengan sikap mereka sehingga kami menolak,” jelas Iswadi
Mereka berjanji jika dalam waktu dekat ini bendahara bantuan BPKAD Halsel tidak mencairkan DBH 2020 dan 2021 serta gaji bulan Maret dan April maka dilakukan konsulidasi di 249 Kepala Desa untuk turun memboikot aktif kantor BPKAD.
“Dalam waktu dekat jika tidak dipenuhi tuntutan ini kami konsulidasi dengan 249 kades untuk boikot kantor BPKAD,” tegas Sabri Kembali
Terpisah, Kepala BPKAD Aswin Adam menyebut, pada tahun 2020 itu pihaknya menganggarkan pembayaran DBH. Ada sebagian kepala desa yang mencairkan DBH dan sebagiannya lagi tidak datang.
“Kades tidak datang cairkan sehingga anggaran ditahan. Kalau pun ada kami langsung kasih cair,” singkatnya. [ Ilham M. Mansur ]
