JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini prihatin besarnya tunggakan pembayaran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan kepada sejumlah Rumah Sakit (RS) yang belum diselesaikan.
Sampai saat ini, kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu, hutang BPJS kepada RS sekitar Rp 8,02 triliun. “Memang, itu jumlah yang tidak sedikit,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima Beritalima.com, Minggu (9/12).
Hal ini, ungkap anggota Komisi I DPR RI itu, tentu saja dapat mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit. Dan, yang lebih bahaya lagi mengancam layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien.
Dikatakan, Jazuli, sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR, termasuk ke Fraksi PKS. Bahkan keluhan juga dilontarkan melalui ruang terbuka atau ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS.
RS tidak mungkin berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini, RS yang terancam tak bisa melayani lagi pasien BPJS, setidaknya terpaksa membatasi layanan kepada pasien BPJS.
“Pasien juga tidak sedikit yang mengeluh karena akibat banyak rumah sakit terpaksa harus mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” kata laki-laki kelahiran Bekasi, 2 Maret 1965 tersebut.
Hal tersebut, lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat.
Ini tentu saja lampu merah buat kita. Jika negara tak mampu memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state).
Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya.
“Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” kata Jazuli mengingatkan.
Karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap agar Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi bersifat jangka panjang dan melihat faktor penyebab sesungguhnya.
“Jangan kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek, parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit itu. Jangan sampai masalah ini terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya.”
Untuk itu, kata Jazuli, Fraksi PKS DPR RI benar-benar bakal mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.
Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, lanjut Jazuli, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS.
“Ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
