JAKARTA, Beritalima.com– Ketidakadilan dan kemiskian menjadi acaman serius kehidupan berbangsa dan negara Indonesia belakangan ini. Masalah ini harus segera diselesaikan pemerintah. Bila tak segera diatasi, persoalan tersebut bisa menjadi pemecahbelah persatuan Indonesia sehingga negeri ini tercerai berai atau terjadinya disintergarsi bangsa.
Hal tersebut dikatakan pimpinan Fraksi Partai Demokrat MPR Benny Kabur Harman usai diskusi bertema ‘MPR Rumah Kebangsaan’ yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Humas MPR RI akhir pekan kemarin.
“Ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah ketidakadilan dan kemiskinan. Ini bisa memecah belah persatuan Indonesia,” ungkap politisi senior Partai Demokrat Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.
Ancaman berikutnya terhadap demokrasi dan persatuan Indonesia, lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, adanya kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal. “Ini harus segera menjadi kajian di MPR.”
Selain itu, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila. Mengakui kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia.
Namun, yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antar kelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan. “Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR,” kata dia.
Terkait amendemen UUD, politisi tersebut mengatakan setelah 20 tahun amandemen konstitusi, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan-tantangan baru. “Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan jaman,” papar dia.
Menurut dia, perubahan tersebut tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR. “Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan jaman. Bukan sesuatu yang aneh,” kata fungsionaris partai berlambang Bintang Mercy tersebut.
Namun, Benny mempertanyakan perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat? Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?
Untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, MPR perlu lebih membumikan Pancasila terutama di kalangan mileneal.
Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan milenial.
“Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat,” katanya.
Sementara itu Ketua Kelompok DPD di MPR Instiawati Ayus menegaskan, DPD RI mendukung agenda politik dan agenda ketatanegaraan MPR. Namun, DPD belum bisa menyampaikan isu dan materi terkait amendemen UUD. “Nanti akan disampaikan pada ranah rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD,” demikian Benny Kabur Harman. (akhir)
