PALEMBANG, beritalima. com|Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang Masa Persidangan II Tahun 2020 terkait Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dilanjutkan Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang Masa Persidangan || Tahun 2020 terkait Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota palembag.
Walikota Palembang H. Harnojoyo menyebutkan keuangan Kota Palembang tidak deflsit Iantaran adanya penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp 88 miliar.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian APBD-P Tahun Anggaran 2020 di Kantor DPRD Kota Palembang, Jumat (14/8/2020).
“Kalau deflsit anggaran tidak ada sebab kita menggunakan anggaran secara berimbang,” imbuh Walikota Palembang H. Harnojoyo.
Secara rinci dalam APBD-P tahun 2020, H. Harnojoyo memaparkan untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.045.933.055.296,50, kemudian Belanja Daerah Rp 4.125.656.704.908,76. Deflsit Rp 7972364961226.
Sementara untuk penerimaan pembiayaan, Rp 88.323.649.612,26. Pengeluaran pembiayaan Rp 8,6 miliar, Surplus pembiayaan Netto Rp 79.723.649.612,26.
“Alhamdulillah KUPA-PPAS sudah ditetapkan sehingga kita bisa sampaikan pada rapat paripurna ini. Tentu dengan harapan anggota dewan dan mitra terkait bisa membahas sehingga secepatnya menjadi Perda untuk direalisasikan penggunaannya. Nilainya dikisaran Rp 4 triliunan,” katanya.
Dalam Iaporannya, Walikota palembang menyebutkan secara keseluruhan perubahan APBD Kota Palembang tahun 2020 menjadi Rp 4 triliun.
APBD tahun Ialu terjadi revisi dikarenakan pendapatan daerah yang menurun drastis.
Baca Jugg Tokoh Pemuda Banyuasin Berharap Kebersamaan Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19
Khususnya pajak daerah dari target Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,2 triliun disebabkan dampak pandemi Covid19.
“Makanya kita ajukan APBD perubahan. Jadi dalam pendapatan APBD tidak harus tercapai. Ini buktinya kita menurun sehingga diperlukan untuk dibahas lebih lanjut,” jelas Walikota palembang.
la mengatakan, sejauh ini prioritas penggunaan dalam APBD-P masih pada bidang pendidikan dan kemudian kesehatan.
”Porsi anggaran masih sama prioritas pada pendidikan dan kesehatan. Bahkan, untuk pendidikan kita besarannya 26 persen, kesehatan 14,9 persen,” katanya.
( N N )
