Depan Pimpinan Komisi IV DPR, Komisi B DPRD Jatim Minta Pemerintah Pertimbangkan Nasib Petani Tebu

oleh -334 views
Jpeg

JAKARTA, beritalima.com – Rombongan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur Bidang Perekonomian meminta pemerintah, yang dalam hal ini terkait dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN agar tidak berlaku surut terhadap wacana yang rencananya akan menutup sembilan pabrik gula dari PTP X dan XI, karena mengingat warga sekitar pabrik tebu sebagian besar adalah petani termasuk petani tebu, yang menjadi sumber mata pencahariannya.
Maka dari itu pimpinan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, yang dipimpin langsung Basuki Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, bersama rombongannya menemui Pimpinan Komisi IV DPR RI, yang diwakilkan langsug oleh Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PAN dan ditemani anggota Komisi IV Yadi dari Fraksi Demokrat.

Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi IV DPR yang didampingi anggota, agar dapat menjembatani aspirasi Komisi B DPRD Jawa Timur kepada pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan penutupan sembilan pabrik gula dari dua PTPN di Jawa Timur.

Namun ditegaskan Wakil Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur SW Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap musibah luas lahan tebu di dua PTP. Pemerintah akan berencana kemana setelah pabrik gula ditutup, sedangkan para petani tebu ketika mendengar wacana tersebut sudah mulai gelisah dan cemas akibat dikondisikan oleh pihak tertentu.


Kendati masih dalam kajian pemberhentian pabrik gula ditutup. Petani Jatim akan kehilangan mata pencaharian, yang biasa menanam tebu nanti akan beralih pada tanaman lain. Sedangkan Komisi B yang diucapkan langsung oleh Nugroho, merasa khawatir terhadap rakyatnya di Jawa Timur kehilangan mata pencaharian sebagai petani tebu.

“Alasan utama Kementerian BUMN berwacana menutup pabrik gula di PTP X dan XI, salah satunya untuk efesiensi dan ada yang mau digrouping akibat hasil produksi tebunya masih dibawah. Karena kapasitasnya kecil maka muncul wacana sejak Oktober 2016 lalu,” ujar Nugroho.

Namun diterangkan Politisi PDIP DPRD Propinsi Jatim itu, bahwa sejak muncul wacana penutupan pabrik gula, disaat puncak panen tebu, secara psikologis menghantam para petani tebu. Ironis kata Nugroho bila salah langkah akan menjadi beban bagi para petani tebu, bukan pedagangnya dan bukan BUMN nya.

“Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah terutama Kementerian BUMN hendaknya mampu mempertimbangkan nasib para petani tebu,” terangnya.
Ditambahkan Viva Yoga Mauladi, bahwa Komisi IV DPR RI bertanggung jawab soal lahan dan produksi. Jadi menurutnya ada dampak yang sangat signifikan, dan menjadi problem besar buat semua pihak karena menyangkut hajat orang banyak. dedy mulyadi